Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Produk Ilegal Senilai Rp4,9 Miliar Dimusnahkan BPOM

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_35495.jpg

    BANDUNG -  Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (Badan POM) Bandung memusnahkan produk pangan dan obat-obatan ilegal. Produk tersebut merupakan temuan tahun 2019.

    Kepala BB POM Bandung I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa menjelaskan dari pengawasan produksi, distribusi maupun penjualan secara online, terdapat 2.802 item produk ilegal senilai Rp 4.935 miliar. Barang kosmetik mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon sedangkan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) seperti sildenafil sitrat hingga deksametason. 

    "Terdapat 65,92 persen produk kosmetik ilegal sedangkan produk obat tradisional ilegal sebanyak 4,60 persen," kata Bagus kepada wartawan di kantor BB POM, Kota Bandung, Senin (2/12/2019)

    Selain kosmetik dan obat tradisional,  juyavdimusnahkan obat keras yang diedarkan secara ilegal sebanyak 669 item atau 23,87 persen dan produk pangan yang tidak memiliki izin mengandung bahan berbahaya formalin dan boraks sebanyak 157 item atau 5,61 persen.

    Bagus menyebutkan, produk yang dimusnahkan didominasi barang kosmetik dan berada di ranah distribusi termasuk penjualan secara online. Dia mengatakan, bila dikonsumsi  masyarakat produk terlarang tersebut dapat mengakibatkan masalah pada kesehatan.

    "Kalau kandungannya tinggi tentu berbahaya. Dapat merusak fungsi vital dari tubuh misalnya hati dan ginjal bahkan jantung,"tegasnya

    Adapun, kota atau kabupaten dengan tingkat risiko tinggi penyebaran produk terlarang antara lain Bogor, Sukabumi, dan Kota Bandung. Ia menuturkan, tingginya peredaran di wilayah tersebut sejalan dengan tingginya tingkat permintaan masyarakat.

    "Ada daerah yang potensinya lebih tinggi seperti misalnya di kawasan Bogor kemudian Sukabumi dan daerah Bekasi dan Kota Bandung," ujarnya

    Bagus juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhenti memproduksi ataupun mengedarkan produk terlarang sebab terdapat sanksi yang mengatur perbuatan tersebut sebagaimana tertuang dalam UU Kesehatan. Sejauh ini, sambung dia, terdapat 17 orang telah ditetapkan tersangka oleh polisi dan kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan.

    "Bahwa obat dan makanan ada pasal undang undang kesehatan harus ada izin edar sehingga memang ada sanksi dan ini adalah sebagian besar merupakan barang bukti dari penyidikannya yang kami lakukan dan sebagian besar sudah P21," tutupnya. Jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus