Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Soal Pelayanan Haji, Ombudsman Harus Turun Tangan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Ledia_07_022.jpg

    BANDUNG-Anggota Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa mengatakan, survey KPK yang menempatkan Kementrian Agama sebagai instansi pemerintah terburuk dalam hal integritas pelayanan publik mungkin ada benarnya bila merujuk pada pelayanan penyelenggaraan haji.

    “Penyelenggaraan haji oleh pemerintah sudah berlangsung puluhan tahun dengan biaya perjalanan haji yang bisa dikatakan termahal di Asia Tenggara, tetapi kenyataannya dari tahun ke tahun terus saja menyisakan permasalahan terkait tranportasi, pemondokan, catering, layanan kesehatan dan lain-lain,” wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Bandung dan Cimahi itu dalam siaran persnya yang diterima jabarprov.go.id, Senin (5/12) sore.

    Setiap tahun, lanjut Ledia, kita hampir selalu mendengar kasus yang mirip: sekian banyak jamaah yang terlantar di bandara, mengantri berjam-jam untuk dapat makan, mendapat makanan berkualitas buruk seperti berbau, berlendir atau basi, mendapat pemondokan yang jauh dari masjidil haram, mendapat pemondokan yang tidak memadai seperti sekamar berenam atau berdelapan meski sempit, kekurangan air bersih, tidak memiliki lift padahal ditempatkan pada kamar di lantai atas hingga menyusahkan jamaah usia lanjut, sulit mendapatkan kendaraan dari dan menuju masjidil haram, mendapatkan kendaraan yang rusak atau mogok dan masih banyak lagi.

    Belum lagi bila ditambahkan dengan pelayanan sejak dari masa pra pemberangkatan haji, dimana kutipan-kutipan biaya di luar ONH banyak dikeluhkan jamaah, termasuk soal seragam batik untuk naik haji yang biayanya harus dirogoh lagi dari kantung jamaah dengan nilai berbeda-beda.

    “Puluhan tahun melayani jemaah haji tetapi permasalahan transportasi, pondokan, makanan, kesehatan serta berbagai pungutan terus muncul. Ini tentu sudah keterlaluan dan tak bisa dibiarkan,” katanya.

    Anggota Legislatif dari Fraksi PKS ini juga menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI setiap tahun mengevaluasi penyelenggaraan haji, dengan mendapatkan pernyataan dari pihak Kementrian Agama bahwa semua masalah akan ditindaklanjuti dan diperbaiki. Tetapi nyatanya tetap saja masalah yang muncul itu-itu saja. Oleh karena itu, Ledia meminta Komisi Ombudsman turun tangan untuk menegur Kementrian Agama karena kelihatannya Kementrian Agama masih lalai dalam hal menjunjung tinggi pelayanan publik sebagai acuan langkah kerjanya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus