Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    KIP: Tidak Semua Informasi Bisa Disebarluaskan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/amirudin.jpg

    BANDUNG – Komisi Informasi Pusat (KIP) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menggelar Forum Diskusi Ahli, dengan tema Kepastian Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik. Diskusi digelar di Auditorium Perpustakaan Fakultas Hukum di Kampus Unpad Jl. Dipatiukur 35 Bandung, Jum’at (9/12). Komisioner Bidang Kelembagaan KIP, Amirudin mengatakan, diskusi itu untuk memperjelas tentang mana saja informasi yang tidak bisa dibuka ke publik yang juga dijamin dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    “Sekarang kan semua orang beranggapan bahwa semua informasi yang ada di lembaga publik bisa dibuka seluas-luasnya pada masyarakat. Padahal berdasarkan undang-undang, ada juga yang dengan alasan tertentu, hal itu tidak bisa dibuka ke publik. Nah kita ingin tahu pandangan dari berbagai pakar tentang itu, ada dari pakar hukum tata negara, pakar hukum bisnis, dan dari kita sendiri, Komisi Informasi Pusat” kata Amirudin.

    Menurut Amirudin, sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik bagian kesatu, pasal 2 ayat 2, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Juga di ayat 4 yang menyebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat.

    Diskusi Ahli Tentang Keterbukaan Informasi Publik itu menghadirkan beberapa pembicara, yaitu Indra Perwira pakar hukum tata Negara Unpad, Lastuti Abubakar pakar hukum bisnis, dan Amirudin sendiri dari Komisi Informasi Pusat.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus