Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemerintah Tindak Perkumpulan Ganggu Tatanan Kenegaraan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_36127.jpg

    BANDUNG- Pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berkumpul dan berserikat sesuai dengan hukum yang ada di negara kita. Demikian dikemukakan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, dalam sebuah acara di Gedung Sate, Selasa (21/10).

    Wagub berharap, perkumpulan tersebut membawa kemaslahatan, membawa kebaikan dan membawa kemanfaatan baik untuk individu atau untuk anggotanya dan umumnya untuk masyarakat Jawa Barat, sehingga masyarakat Jawa Barat merasa terbantu dengan adanya komunitas-komunitas.

    “Kalau komunitas atau kumpulan-kumpulan mengganggung tatanan kenegaraan RI, mengganggu dasar negara, kemudian mengganggu UUD 45, termasuk tidak mengakui keberadaan pemerintah yang hari ini dipimping oleh Presiden Joko Widodo, ini yang tidak benar,” ucapnya.

    Menurut Wagub, jika ada komunitas atau pun kumpulan-kumpulan yang mengarah dan merusak kepada tatanan berbangsa dan negara, pemerintah juga tidak akan tinggal diam dan melakukan tindakan.

    “Kami tetap akan berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI, maka itu yang akan bergerak. Dan kami yakin kalau ada gerakan dari komunitas yang mengarah kepada hal tersebut mereka juga akan sigap, karena mereka TNI punya intelnya polisi juga punya intelnya,” tuturnya. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus