Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Heryawan Dikukuhkan Sebagai Salah Satu Ketua APPSI

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/appsi-mendagri.jpg

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dikukuhkan sebagai salah satu Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Pengukuhan dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Acara Rapat Kerja (Raker) Gubernur di Hotel Mercure Taman Impian Jaya Ancol Jakarta, Senin (19/12) malam. Hadir menyaksikan pengukuhan, Gubernur seluruh Indonesia, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dan Ketua Komisi II DPR RI Chairumman Harahap.
     
    “Berdasarkan fungsinya, maka ke depan APPSI dapat terus menjadi forum konsultasi dan koordinasi guna mendorong akselerasi pembangunan di Indonesia. Selain itu APPSI juga sebagai wadah untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan baik itu yang terkait kebijakan maupun pembangunan agar tujuan dan hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia di masing-masing provinsi. Terpenting adalah mendorong harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi hingga tingkat Kabupaten/Kota,” tegas Heryawan usai acara pengukuhan.
     
    Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional APPSI ke-4 di Semarang Jawa Tengah, tanggal 9 Desember 2011 lalu berhasil dipilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus APPSI Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo didampingi 3 Ketua, yakni; Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Riau Rusli Zaenal. Adapun jajaran anggota antara lain; Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Sulawesi Barat Adnan A Saleh dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya.
     
    Pada Raker Gubernur yang mengambil Tema “Peningkatan Peran Gubernur Dalam Mensukseskan Agenda Pembangunan Nasional” itu juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas bermaterai yang disaksikan Mendagri. Dalam isi lembar Pakta Integritas itu berisi janji untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Para Gubernur juga berjanji untuk tidak menerima hadiah, suap, bantuan atau bentuk lain yang tidak sesuai dengan aturan baik langsung maupun tidak langsung.
     
    “Para Gubernur sudah seleyaknya memberikan contoh kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada para staf yang berada di bawah pengawasan Gubernur. Para Gubernur juga dituntut komitmen untuk bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas,” ungkap Gamawan Fauzi saat memberikan pengarahan di hadapan para Gubernur, Kepala Bappeda, Kepala BKD dan sejumlah pejabat eselon II seluruh provinsi.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus