Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kolaborasi Pejuang Keamanan Siber Pada Era Digitalisasi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_36435.jpg

    PANGANDARAN- Sebanyak 85 peserta perwakilan dari Kota/Kabupaten di Jawa Barat mengikuti Rapat Koordinasi Persandian dan Keamanan Informasi yang diadakan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat.

    Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Ibu Tiomaida Seviana HH.,SH.,MAP mengatakan, rakor ini bertujuan untuk  mewujudkan sinkronisasi serta sinergitas program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya pada unit kerja yang membidangi persandian dan keamanan informasi di Jawa Barat.

    Dalam sambutan pembukaannya, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Bapak Setiaji, ST.,M.SI memberikan pantun untuk para peserta rakor "Buah pisang dalam bokor, di makan sambil nge-jammer, selamat datang bapak/ibu peserta rakor , para pejuang keamanan siber”.

    Tema Rakor tahun 2020 ini adalah  “Enhance  the Role of Cyber Security in West Java Through Collaboration” tema tersebut untuk mendukung Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yaitu “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Inovasi dan kolaborasi merupakan dua kunci sukses guna mewujudkan Jabar Juara tutur Setiaji dalam sambutannya.

    Di era digitalisasi yang terus berkembang, teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan pokok. Hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai ancaman dan mendorong perlunya perlindungan terhadap keamanan siber. Perlindungan keamanan siber merupakan amanat negara, sehingga kerjasama dan kolaborasi sangat diperlukan.

    Kolaborasi dibidang Keamanan siber dapat dilakukan diantaranya melalui pembentukan Computer Security  Incident Response Team (CSIRT) dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Komunitas Keamanan Siber, Startup, Perguruan Tinggi dan komunitas keamanan siber lainnya sehingga dapat menciptakan keamanan siber yang handal. Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan diperlukan untuk mengantisipasi serangan siber serta mampu merespon insiden keamanan siber yang terjadi pada internal instansi pemerintah secara cepat, efisien dan efektif.

    Dalam sambutannya setiaji menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari 10 Provinsi percontohan yang dipilih oleh Badan Siber dan Sandi  Negara  (BSSN) sebagai target RKP Prioritas Nasional Pembentukan CSIRT Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran tingkat maturitas penanganan insiden Keamanan Siber.

    BSSN telah mengeluarkan peraturan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut ditetapkan untuk melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Persandian di Daerah sebagai norma, standar, Prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan pengamanan informasi hal ini dilakukan untuk : 

    1. Menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

    2. Meningkatkan komitmen, efektivitas, dan Kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi;

    3. Memberikan Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;

    Dalam mengakhiri sambutan rakornya, Bapak setiaji memberikan pantun “Pergi Mandi Bawa Baju, Makan nasi pakai terasi, Persandian Kita jadi Maju, dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus