Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Jabar Dukung DOB di Jabar

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_36496.jpg

    JAKARTA- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan Provinai Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat, atas usulan untuk dibentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) di luar Pulau Jawa.

    Dalam sesi diskusi, di acara Forum Silahturahmi Tokoh Masyarakat Jawa Barat Tahun 2020 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (12/02/2020) malam, para tokoh terutama anggota DPR memberikan tanggapan atas aspirasi gubernur dan masukan untuk memajukan Jabar, termasuk soal DOB.

    Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI utusan Jabar, Eni Sumarni menyatakan, pihaknya bersama dengan DPR RI Komisi II sudah menyampaikan aspirasi terkait DOB di Jabar kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kepada Presiden RI. 

    "Tentang DOB ini, DPD RI sudah sampai ke Kemendagri yang jawabnya moratorium dengan terbatasnya anggaran. Kita kemudian mendatangi Wapres dan langsung kepada Presiden, karena tidak dapat jawaban yang memuaskan dari Wapres. DPD RI maju ke Presiden, dan alhamdulillah sudah sampai aspirasi (ke Presiden) dengan Komisi II DPR RI," katanya.

    Sementara itu, Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih mengatakan bahwa DOB bisa menjadi solusi Jabar untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Dia menilai, dengan dukungan anggota DPR RI dan DPD RI, usulan DOB Jabar bisa terwujud. 

    "Dengan forum ini, pemekaran wilayah Jabar akan lebih didengar oleh pemerintah pusat dengan komitmen anggota DPR RI dan DPD RI," kata Ade, dalam acara Forum Silahturahmi Tokoh Masyarakat Jawa Barat Tahun 2020 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (12/02/2020) malam.

    Sedangkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Efendi mendukung bahwa Jabar bisa dimekarkan lagi hingga 40 kota/ kabupaten seperti yang diinginkan Gubernur. Namun hingga kini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium DOB karena fakta bahwa banyak DOB di luar Jawa mekar tapi tidak berkembang.

    "Untuk mencabut moratorium perlu lobi tidak satu, dua, atau 91 anggota DPR asal Jabar saja tapi juga legislator yang lain," ujarnya. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus