Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Regulasi Sering Berubah, Sebabkan Banyak Kades Terjerat Hukum

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_36583.jpg

    KOTA BANDUNG- Sebanyak 316 kepala desa dari 74 ribu lebih desa di Indonesia, saat ini terjerat masalah hukum. Demikian dikemukakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Sindawa Tarang, usai melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apdesi Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate, Selasa (18/02/2020).

    Menurut Sindawa, tidak semua kepala desa yang bermasalah hukum tersebut karena murni penyelewengan anggaran, tetapi tidak lain disebabkan karena banyaknya regulasi yang turun ke desa dari beberapa kementerian yang selalu berubah-ubah setiap tahun sehingga menyebabkan penyelenggaraan di tingkat desa banyak halangan dan tantangan yang bisa disinyalir penyelewengan-penyelewengan.

    “Adanya kades bermasalah hukum disebabkan karena banyaknya regulasi yang turun ke desa dari beberapa kementerian yang selalu berubah-ubah setiap tahun, oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa kita harus bersama-sama mengawal ini dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang ada,” ucapnya.

    Sindawa menyatakan, salah jika ada yang yang mengatakan bahwa dengan adanya dana desa menjadi penyebab adanya kepala desa yang terjerat hukum tetapi lebih karena regulasi yang harus dihadapi oleh para kepala desa.

    “Dari 74 ribu desa hanya 300 sekian kades yang terjerat hukum, itu tidak sampai 0,5 persen dibanding dengan tingkat pemerintahan yang lain, menteri setiap kabinet ada yang bersoal, provinsi 33 sekarang sudah 11 yang bersoal, bupati dari 417 sekarang yang bersoalan lebih dari 160 di seluruh indonesia oleh karena itu persoalan korupsi bukan persoalan adanya dana desa,” jelasnya. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus