Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Hal Ini Sebabkan Buruh Tolak Omnibus Law

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_37050.jpg
    KOTA BANDUNG- Para buruh yang tergabung dalam sejumlah aliansi di Jawa Barat menolak Omnibus Law yang secara resmi telah dimasukkan dalam draff Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh Pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020 lalu.
     
    Ketua FSP LEM SPSI, Mohamad Sidarta  menilai, proses pembuatan draff Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak pernah melibatkan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat dilihat dari Satgas Omnibus Law yang dibentuk oleh Pemerintah yang di Ketuai oleh Ketua Umum KADIN dengan anggota Satgas yang didominasi oleh Organisasi Pengusaha dan tidak ada dari SP/SB.
     
    "Pembahasan draf RUU ini secara sembunyi-sembunyi dan tertutup sehingga tidak dapat diakses public dengan dalih investasi, dari proses pembuatan RRU CILAKA ini sudah bermasalah, melanggar aturan pembentukan peraturan perundang-undangan," kata Sidarta, melalui rilis yang diterima www.Jabarprov.go.id, Senin (16/03/2020)
     
    Menurut Sidarta, RUU ini bukan untuk mensejaterahkan buruh akan tetapi akan memiskinkan kaum buruh secara sistimatis dengan mendegradasi hak-hak buruh untuk kepentingan para pengusaha menyerahkan persoalan hubungan industrial hak dan kewajiban buruh dan pengusaha kepada mekanisme pasar (liberal), menghilangkan tanggung jawab negara kepada rakyatnya dalam memberikan perlindungan, penghidupan yang layak, penghasilan yang layak.
     
    "RUU ini memberikan setralisasi kekuasaan kepada Pemerintah Pusat yang pada akhirnya menghapus kewenangan otonomi daerah yang merupakan salah satu tujuan reformasi, yang pada intinya RUU ini dibuat untuk kepentingan Kaum Pemodal/Investasi bukan untuk kepentingan rakyat dan kaum buruh," tegasnya.
     
    Beberapa subtansi isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang menjadi alasan penting bagi butuh sehingga keberadaannya ditolak diantaranya:
     
    1. Masuknya TKA unskill worker dengan dihapusnya wajib izin ( IMTA ) untuk mempekerjakan TKA;
    2. Hubungan Kerja dengan sistem kerja PKWT dan Outsoursing untuk semua jenis pekerjaan tanpa ada batasan waktu (seumur hidup)
    3. Hapusnya Upah Minimum, dengan dihapusnya Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK dan UMSK, serta berlakunya Upah Perjam (satuan waktu) , Upah Borongan (satuan hasil) dan Upah Industry Padat Karya;
    4. Dihapusnya kewajiban perusahaan untuk membuat struktur dan skala upah;
    5. PHK dipermudah dengan sistem (easy hiring, easy firing) dengan menghapus pasal kewajiban mencegah PHK, dan prosedur PHK;
    6. Dihapusnya Hak Cuti Yang Harus Dibayar Oleh Perusahaan antara lain RUU ini menghapus hak cuti haid, gugur kandungan, cuti melahirkan, cuti menjalankan ibadah, cuti menikah, cuti menikahkan anak, cuti mengkhitankan anak/membatiskan anak, cuti menjalankan tugas negara, cuti menjalankan tugas serikat pekerja dll;
    7. Dihapusnya Hak Buruh untuk mengajukan gugatan ke PHI apabila terjadi PHK sepihak; 
    8. Hilangnya Pesangon karena dengan sistem kerja kontrak/PKWT dan Outsoursing selamanya maka secara otomatis tidak ada kewajiban perusahaan membayar pesangon;
    9. Penghargaan Masa Kerja berkurang dan penggantian hak di hapus;
    10. Hilangnya sanksi pidana dalam pelanggaran hak normatif pekerja/buruh;
    11. Hilangnya Jaminan sosial dengan sistem hubungan kerja yang fleksibel dan sistem upah perjam, borongan maka jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun akan hilang.
     
    Menyikapi permasalah tersebut para butuh meminta Pemerintah untuk membatalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Menuntut DPR RI untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, dan mengembalikan usulan RUU ini tersebut kepada Pemerintah serta Menuntut Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat  untuk membuat surat Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada Presiden RI dan DPR RI. (Parno)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus