Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sambut 2012 Agregasi Inaproc LPSE Jabar aktif

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/lpse25.JPG

    BANDUNG- Untuk mempermudah pelayanan bagi pengguna Layanan Pengadaan Secara Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE), mulai 1 Januari 2012, agregasi Inaproc pada LPSE Provinsi Jawa Barat mulai aktif. Layanan tersebut membuka peluang kepada penyedia barang/jasa yang sudah terdaftar pada LPSE Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti lelang di LPSE lainnya. Tentunya  dengan menggunakan identitas tunggal atau Single Sign On tanpa perlu melakukan registrasi dan verifikasi ulang. Demikian pula sebaliknya penyedia barang/jasa dari LPSE lainnya dapat mengikuti lelang di LPSE Provinsi Jawa Barat. Bagi Instansi atau daerah yang belum memiliki LPSE sendiri. Mereka dengan mudah dapat menghubungi LPSE terdekat untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP)-nya.
     
    “Agregasi Inaproc semakin mempermudah para pengguna khususnya penyedia barang/jasa untuk mengakses LPSE dimana saja, tanpa melakukan verifikasi ulang. Mereka cukup menggunakan Identitas atau ID yang sudah ada untuk melakukan lelang di LPSE mana saja. Informasi mengenai agregasi dapat di klik pada www.inaproc.lkpp.go.id/agregasi atau penyedia login dan ada petunjuk lebih lanjut untuk aktivasi akun-ny. Mudah-mudahan layanan tersebut semakin mempermudah aksesibilitas penyedia barang/jasa untuk melakukan lelang dimana saja,” ujar Ika di Balai LPSE Provinsi Jawa Barat, Bandung, Selasa (3/1) siang.
     
    Lebih lanjut Ika menambahkan agregasi Inaproc tersebut merupakan upaya mewujudkan satu pasar nasional dalam pengadaan barang/jasa tanpa sekat wilayah atau kendala geografis. Penerapan kebijakan tersebut juga diharapkan mendorong persaingan usaha yang sehat bagi semua penyedia. “Juga membantu LPSE yang baru online seperti Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tasikmalaya. Dengan agregasi Inaproc akan memudahkan penyedia maupun instansi yang baru mengelola LPSE,” ujarnya. Meski demikian agregasi Inaproc hanya berlaku pada LPSE yang menggunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
     
    Terkait dengan amanat Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka dengan hadirnya agregasi Inaproc. Semakin memperkecil peluang korupsi yang rawan pada kegiatan pengadaan barang/jasa. “Salah satu amanat pada Inpres tersebut yakni mengintruksikan seluruh instansi pusat dan daerah pada tahun 2012 menggunakan e-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan ketentuan instansi Pusat minimal 75%, dan pemerintah daerah minimal 40%. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat hal tersebut sudah terlampaui sejak sejak Tahun 2009, dimana Gubernur Jawa Barat menetapkan minimal 75%, dan 100% sejak tahun 2010. Demikian pula sejumlah daerah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Cirebon, Indramayu, Ciamis, Purwakarta, Karawang, Kota Banjar, Depok dan Kota  Sukabumi sudah 100% menggunakan e-Procurement,” tandas Ika.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus