Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Selama Tahun 2011, KIP Jabar Tangani 113 Sengketa Informasi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/DAN-SATRIANA1.jpg

    BANDUNG-Selama tahun 2011, ada 113 sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, hanya 4 sengketa saja yang sengketanya disebabkan karena permasalahan atau informasi yang dikecualikan. Sisanya, 109 sengketa lebih banyak karena ketidaksiapan badan publik dalam memberikan informasi yang diminta masyarakat.

    “Begitu masuk ke sengketa, baru diketahui bahwa badan publik atau termohon, mau memberikan informasi yang diminta masyarakat pemohon. Tetapi, prosedur di badan publik bersangkutan untuk memberikan informasi belum cukup siap,” ungkap Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana di Kantor KIP Jabar, Jalan Erlich 3, Pasteur, Kota Bandung kepada jabarprov.go.id, Rabu (4/1).

    Dari 113 sengketa informasi yang masuk ke KIP Jabar itu, lanjut Dan, sebagian besar adalah sengketa informasi individu-individu masyarakat dengan badan publik, sisanya sengketa informasi LSM dengan badan publik. Yang paling banyak munculnya sengketa informasi adalah dari wilayah Bekasi, Bogor dan Kabupaten Garut.

    Adapun materi yang dimohonkan rata-rata tentang informasi anggaran badan publik bersangkutan. Sisanya adalah tentang kinerja badan publik, terutama menyangkut pola recruitment pegawai.

    Dari sengketa-sengketa yang ditangani oleh KIP Jabar selama tahun 2011 tersebut, yang sebagian besar muncul hanya 3 kabupaten/kota dari 26 kabupaten/kota di Jabar, menurut Dan, menunjukkan belum meratanya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keterbukaan informasi publik.

    “Mungkin masyarakat hingga sekarang belum tahu bahwa sekarang mereka mempunyai payung hukum baru tentang  prosedur permohonan informasi. Mereka juga mungkin belum tahu tata cara ketika menghadapi hambatan dalam mengakses informasi bahwa mereka bisa mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,” katanya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus