Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Heryawan : Semua Pihak Wajib Melindungi Hak Perempuan dan Anak di Jawa Barat

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gub_0207WEB1.jpg

     

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan dirinya memandang perempuan dan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan, baik sebagai subyek maupun obyek, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar dapat mandiri serta mampu menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. Untuk itu adanya Diskusi Panel “Refleksi Peran dan Fungsi P2TP2A dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Barat” ini, diharapkan memberikan masukan konstruktif serta terbangunnya sinergitas berbagai pihak terkait. Sehingga ke depan semakin meningkatkan peran dan fungsi P2TP2A di Provinsi Jawa Barat.
     
    “Sejak dibentuk pada tahun 2010 hingga saat ini di hari jadinya yang pertama,  P2TP2A telah menyelesaikan banyak kasus trafficking. Hal tersebut merupakan hasil kerja keras secara sinergis P2TP2A beserta pihak terkait lainnya, baik secara struktural melalui pendekatan kelembagaan, maupun secara kultural yang secara massif dan responsif. Semua ini tentunya patut kita apresiasi. Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya mengucapkan selamat Milad yang pertama P2TP2A Provinsi Jawa Barat,” tegas Heryawan dalam Diskusi Panel “Refleksi Peran dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Barat”, Kamis (12/1) pagi, di Aula Barat Gedung Sate, Jl Diponegoro 22 Bandung.
     
    Lebih lanjut Heryawan menyatakan konsekuensi sebagai provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia, menempatkan Jawa Barat dengan angka tertinggi untuk perdagangan manusia (trafficking). Tingginya angka perdagangan manusia ini, tidak terlepas  dari perspektif demand dan supply. Dari aspek demand, tingginya angka trafficking didorong oleh banyaknya tempat-tempat yang menjajakan layanan korban trafficking. Sedangkan dari aspek suplai, angka trafficking didorong oleh kemiskinan, pengangguran, pernikahan dini, dan perceraian. “Sehingga upaya pemberdayaan serta perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak perlu kontinyu dilakukan demi terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.
     
    Guna mengantisipasi bertambahnya kasus-kasus trafficking di Jawa Barat, berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari pembentukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tingkat Provinsi pada tahun 2008, yang dibantu oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang, Rumah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (RP3A), serta P2TP2A yang diinstruksikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, guna  melakukan advokasi, pelayanan terhadap perempuan dan anak, khususnya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, termasuk  di dalamnya korban trafficking.
     
    Undang-Undang Dasar 1945  Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak perempuan dan anak-anak. Sebagaimana dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Di samping itu, Pemerintah telah menetapkan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai vocal point  dalam melakukan berbagai upaya kongkrit berkaitan dengan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak.
     
    Sejalan dengan amanat UU Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, P2TP2A diharapkan mampu mencegah berulang dan bertambahnya korban trafficking di Jawa Barat. Untuk itu, sosialisasi, program pembinaan dan pemberdayaan harus lebih diintensifkan. Sementara untuk perlindungan anak, P2TP2A terus melakukan program strategis sesuai amanat UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak, serta Perda Nomor 5/2006 tentang Perlindungan anak, khususnya hak anak, yaitu hak hidup, tumbuh, dan berkembang; hak identitas; hak beribadah; hak kesehatan;  hak jaminan fisik, mental, spiritual, sosial; hak pendidikan dan pengajaran; hak didengar pendapatnya; serta hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan sebagainya.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus