Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    PSBB Harus Ditambahkan Instrumen Hukum? Kenapa Harus?

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_37882.jpg

    KOTA BANDUNG- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat Jawa Barat sudah berakhir hingga 19 Mei 2020 kemarin dan kembali dilanjutkan di sejumlah daerah dengan waktu pemberlakukan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

    Namun menurut Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Umpad) Muradi, agar pelaksanaan PSBB berjalan efektif dalam memotong mata rantai penyebaran, harus diiringi dengan ketegasan dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan efek jera.

    "Penegakkan hukum penting dilakukan oleh pemerintah agar penerapan kebijakan tersebut memberi efek jera sehingga akan mengurangi bahkan menghilangkan penyebaran virus korona (Covid-19)," kata Muradi, dalam diskusi bertajuk 'Dinamika Keamanan
    Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Keamanan Nasional', di Bandung, Rabu (20/05/2020).

    Menurut Muradi, dari hasil kajian yang dilakukan bahwa indeks keamanan pada masa pandemi Covid-19 ini berada pada angka 0,47 dari rentang penilaian 0-1, dimana angka ini muncul dari sejumlah parameter yang dihitungnya seperti pergerakan masyarakat, konsentrasi massa, ketersediaan kebutuhan dasar, penegakkan hukum, perluasan pandemi, dan koordinasi kelembagaan.

    "Nilai 0 diartikan keamanan kondusif dan nilai 1 diartikan keamanan tidak kondusif. Masih terdapat kekurangan dalam tiga parameter dimana penegakkan hukum masih rendah karena belum ada ketegasan bagi pelanggar PSBB sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan," jelasnya.

    Muradi menyatakan, ketidaktegasan ini terjadi karena tidak adanya kewenangan bagi petugas dilapangan baik Polisi maupun TNI dalam menjalankan tugasnya dimana sejumlah pelanggar hanya diberi teguran dan sangsi sosial sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar

    "Seharusnya ada instrumen hukum dalam PSBB agar peran polisi bisa lebih maksimal dalam menindak pelanggar PSBB, salah satunya dengan menggunakan unsur pidana  seperti dengan memberi hukuman kurungan," ujarnya.

    Muradi menegaskan, jika dengan hukum pidana masih kurang, maka pemerintah bisa menggunakan darurat sipil bahkan darurat militer agar PSBB bisa berjalan efektif dalam menekan kasus Covid-19

    "Jika ketidaktegasan dalam PSBB ini berlanjut, maka akan terjadi eskalasi ancaman keamanan pada parameter lain berupa meluasnya penyebaran virus korona dimasyarakat," pungkasnya. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus