Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Selama PSBB, ASN Tetap Layani Masyarakat

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_37918.jpg

    KOTA BANDUNG- Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung telah menelusuri nama-nama pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, melalui aplikasi SIAP (Sistem Informasi Absensi dan Presensi), BKPP mampu melacak pegawai yang tidak hadir tersebut.

    Kepala BKPP Kota Bandung, Yayan A. Brillyana mengaku, pihaknya telah melakukan pengecekan satu persatu terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait adanya ASN yang tidak masuk pasca Idul Fitri.

    "Ada 41 orang itu rata-rata dia datang ke kantor tapi mengisi absennya telat. Tapi walaupun demikian tetap saja kita memberikan hukuman yaitu dengan pengurangan tunjangan sebesar 3%,” ucapnya.

    Menurut Yaya,  pada hari pertama bekerja pasca Idul Fitri 1441 H ada 31,11 persen yang datang ke kantor untuk bekerja sementara sebagian besar pegawai yang ingin ke kantor hanya untuk bersilaturahmi setelah Idul Fitri.

    “Yang hadir 4.645 orang, atau 31,11%. Padahal dalam masa PSBB maksimal kehadirannya hanya 10%, seperti di kantor saya maksimalnya itu hanya 10%. Tapi karena ini hari pertama, orang mau silaturahmi, jadi ada peningkatan kehadiran,” katanya.

    Yayan menyatakan, selama memberlakukan sistem WFH, para ASN telah mematuhi protokol kinerja dengan baik, terbukti dengan minimnya pengaduan yang masuk ke sistem LAPOR Kota Bandung dan tugas-tugas rutin dan pelayanan kepada masyarakat tidak terkendala.

    “Kalau saya lihat selama PSBB ini pengaduan di LAPOR juga tidak signifikan, artinya tugas-tugas rutin itu berjalan. Apalagi yang di kecamatan, Idulfitri aja mereka masuk,” ungkap Yayan, di Balai Kota Bandung, Selasa (26/05/2020).

    Ia pun mengapresiasi para pegawai yang melayani langsung kepada masyarakat, khususnya aparatur kewilayahan yang telah bekerja optimal di masa pandemi ini. Aparatur kewilayahan tidak menerapkan sistem WFH, bahkan mereka seringkali masuk kerja saat libur karena harus melakukan piket, berjaga di cek poin PSBB, hingga melakukan pelayanan administratif.

    “Belum ada pengaduan keterlambatan pelayanan, baik itu di kecamatan maupun di dinas. Rata-rata kewilayahan itu jarang yang me-WFH-kan, kecuali kalau yang memang dia sakit, usianya rentan, itu WFH. Selebihnya masuk semua," ujarnya. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus