Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Majalengka Harus Waspadai Kasus Impor

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_38571.jpg

    KAB. MAJALENGKA- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Majalengka harus meningkatkan kewaspadaan kasus impor (imported case) terutama dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Demikian ditegaskan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil.

    "Evaluasinya, Majalengka masuk kategori risiko rendah. Ada 26 kecamatan yang kita hitung sudah masuk hijau," kata Ridwan Kamil, usai bertemu dengan Gugus Tugas Percepatanan Penanganan Covid-19 Kab. Majalengka di Kantor Bupati, Kab. Majalengka, Rabu (22/07/20). 

    Menurut Gubernur, karena ada satu kecamatan yang kedatangan pemudik yang coba merayakan Idul Adha di Kab. Majalengka dan ternyata positif, maka secara umum akan mempengaruhi indeks keseluruhan.

    "Jadi kalau mau Majalengka aman, manajemen pendatang atau pemudik harus diperhatikan dan dijadikan prioritas dalam pengetesan," ucapnya. 

    Ridwan Kamil mengatakan, infeksi lokal di Kabupaten Majalengka dapat dikendalikan,  hal tersebut terlihat dari hasil tes masif karenanya dirinya meminta kepada Gugus Tugas Kabupaten Majalengka untuk memprioritaskan tes masif bagi pendatang atau pemudik. 

    "Gugus Tugas Kab. Majalengka harus mengetes 7.500 warga dengan metode PCR sesuai standar tes masif Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Yang sekarang 2.600 harus naik ke 7.500. Saya titip ke Bapak Bupati untuk melakukan pengetesan PCR mendekati 7.500," imbuhnya.

    Sementara terkait dengan pembelajaran tatap muka, Ridwan Kamil menyatakan pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana kesehatan dan keselamatan peserta didik menjadi prioritas. 

    "Wacana di Jawa Barat adalah kecamatan-kecamatan yang sudah zona hijau, seperti Majalengka tadi, itu sekolah akan dipersiapkan untuk pembukaan, tapi tidak boleh lintas kecamatan. Jadi, kalau ada siswa domisili di kecamatan yang tidak di zona hijau, tapi sekolahnya di zona hijau, itu dia tidak boleh masuk sekolah dan belajarnya masih daring," tambahnya. (Parno)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus