Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    OJK Perlu Kembangkan Platform Digital untuk Tata Kelola Organisasi yang Terintegrasi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_38988.jpg

    BANDUNG - Dosen Manajemen Bisnis dan Investor Saham Erman Sumirat menyarankan OJK mengembangkan tata kelola terintegrasi yang mempunyai platform digital seperti SupTech (Supervisory Technology) dan RegTech (Regulatory Technology) dimana terjadi integrasi data dari entitas utama financial holding dan entitas konglomerasi keuangan. 

    Hal itu dikatakanya dalam Webinar Peran OJK dalam pemulihan ekonomi nasional yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD, Kamis (27/8/2020).

    Transaksi keuangan beserta entitas perlu dilihat secara komprehensif dan melibatkan sinergi banyak pihak termasuk pendapat dari akademisi yang independen dan  suara investor retail publik minoritas yang harus dilindungi. 

    Menurutnya, transparansi data dan akuntabilitas manajemen merupakan baigan dari GCG yang perlu terus dipantau OJK dan publik karena Konglomerasi Keuangan melibatkan semua binis sektor keuangan seperti perbankan, multi finance, asuransi, asset management, manajer investasi dan sekuritas bahkan modal venture dan fintech.

    Tata kelola komisaris-direksi-komite terintegrasi tidak cukup karena itu baru bersifat internal, tata kelola tersebut perlu juga dipantau dan diawasi secara eksternal oleh OJK yang melibatkan sinergi dengan stakeholder termasuk akademisi. Tata Kelola dan Pengawasan terintegrasi dengan data yang mudah diakses dari konglomerasi keuangan akan meminimalisir fraud, mengembangkan prinsip prudensial dan juga trust di para pelaku sektor keuangan termasuk investor pasar modal. 

    Beberapa indikasi seperti repo saham, off balance sheet dan transaksi berelasi antar ekosistem bisa diketahui secara transparan. Hal ini sesuai dengan prinsip Know Your Conglomerates, sehingga internal risk rating, kecukupan modal, likuiditas, stress testing, rencana pengawasan dan implementasi pengawasan terintegrasi dapat terlaksana dengan baik secara efektif. 

    Erman menyatakan fungsi OJK masih perlu dalam hal ini sebagai safeguard yang menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dikarenakan transaksi konglomerasi keuangan yang makin kompleks dan berpotensi menimbulkan risiko sistemik

     
    Erman menilai tindakan yang dilakukan OJK sudah tepat dalam beberapa kasus,seperti Jiwasaraya, ASABRI, Jouska bahkan Bukopin belakangan ini. Hal yang perlu diterapkan lebih lanjut adalah digitalisasi dan interkoneksi data konglomerasi keuangan sehingga memudahkan OJK dalam melakukan fungsi pengawasan. Pengawasan multi sektor menyeluruh dalam semua multisektor keuangan mutlak diperlukan dan memerlukan OJK. 

    Akademisi dan Praktisi yang memahami tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan pun perlu dilibatkan dalam sinergi yang baik sehingga nantinya bisa menimbulkan kepercayaan dari pelaku dan nasabah yang terlibat dalam ekosistem sektor jasa keuangan. 

    Semua ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk program digitalisasi namun bermanfaat dalam jangka panjang, sehingga Erman menilai dana yang dikelola OJK perlu besar dan akan bermanfaaat jika dikembangkan dalam platform digitalisasi pengawasan terutama terhadap konglomerasi keuangan yang menguasi 60 persen dari total aset sektor jasa keuangan. 

    Tata kelola terintegrasi yang baik ini akan meningkatkan trust dari para pelaku dan nasabah sektor jasa keuangan dan juga meninimalisir terjadinya risiko sistemik yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi nasional dan market confidence. Jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus