Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    780 Unit Rutilahu di Kabupaten Garut Akan Diperbaiki

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_39239.jpg

    Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat akan memperbaiki rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebanyak 11.500 unit untuk 445 BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) di 26 kabupaten/kota, 780 unit di antaranya akan diperbaiki rutilahu di Kabupaten Garut, tersebar di 30 desa. 

    Hal itu diutarakan Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Ir. Moh. Eko Damayanto, dalam acara  Sosialisasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Tahun 2020, di Hotel Harmoni Garut, Rabu (16/09/2020).

    Menurut Eko, program perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2020 yang dilaksanakan di 26 kabupaten/kota di Jawa Barat merupakan salah datu pelaksanaan Program Strategis Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sampai 2023 yaitu melaksanakan perbaikan total 100 ribu unit rumah tidak layak huni di Jawa Barat.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut, Eded Komara Nugraha, mengatakan di Kabupaten Garut, dari 442 desa dan kelurahan, tersebar di 42 kecamatan, masih memiliki rutilahu sebanyak 36.176 rumah. Untuk Kabupaten Garut pada tahun 2020 mendapatkan kucuran bantuan rutilahu dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 3.843 unit dengan nilai 67 milyar rupiah lebih.

    Kemudian dari Dana Alokasi Khusus sebanyak 153 unit dengan nilai Rp 2.077.500.000, sedangkan dari Dana Alokasi Umum sebanyak 97 unit dengan nilai 1, 946 milyar rupiah, dan dari Bantuan Gubernur sebanyak 780 unit dengan nilai 13,650 milyar rupiah.  Dari Bantuan Bupati Sebanyak 1.046 unit dengan nilai 10,460 milyar rupiah. Dengan total 5.915 unit senilai 96,326 milyar rupiah. “Harapan kami dengan adanya Program Rutilahu dari Gubernur ini dapat meringankan beban masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah sehingga jumlah rumah tidak layak huni dapat berkurang secara bertahap,” ungkap Eded di hadapan hadirin, termasuk BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), LKM (Lambaga Keswadayaan Masyarakat), dan tim teknis dari 30 Desa di Kabupaten Garut.

    Wakil Bupati Garut dr. Helmi Budiman menyatakan, Covid-19  mempengaruhi semua sektor kehidupan termasuk sektor ekonomi. Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Garut menjadi salah satu hal yang memprihatinkan. Program Rutilahu ini, tutur Helmi, merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Jawa Barat. “Ini merupakan sebuah program pengentasan kemiskinan. Kalau pengentasan kemiskinan itu programnya sangat banyak dan hampir semua programnya pemberian bantuan baik pemberian bantuan berupa jaminan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan dan jaminan yang lain, nah rutilahu juga termasuk bagaimana kita memberikan bantuan kepada masyarakat miskin agar keluar dari kemiskinannya,” ungkapnya

    Helmi mengungkapkan, dengan covid-19 ini jumlah angka kemiskinan bertambah dari 40% menjadi 70%, dan ini bukan hanya di Kabupatten Garut. "Secara nasional dengan adanya wabah covid ini, secara sosial adalah meningkatkan masyarakat kita yang tadinya mampu menjadi tidak mampu. Ini tentu merupakan keprihatinan kita semua, kita harus perjuangkan bersama bagaimana caranya agar masyarakat keluar dari kemiskinan," tuturnya.

    Wakil Bupati juga menyatakan gembira, karena Pemprov Jabar akan menambah dua kali lipat bantuan rutilahu,  dan berharap target Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 membangun rutilahu sebanyak 1.500 rumah untuk Kabupaten Garut bisa tercapai.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus