Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Gubernur Jabar Dukung Upaya BKKBN Tekan LPP dan TFR

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/bkkbn-bappeda.jpg

    BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendukung upaya Badan Kependudukan dan  Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR) melalui pendekatan kepada kelompok generasi muda, keluarga miskin serta kelompok masyarakat daerah tertinggal, terpencil dan di lokasi perbatasan. Kebijakan ini dilakukan guna mendorong peningkatan partisipasi keikutsertaan masyarakat usia subur dalam program KB. Tentunya kegiatan tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai mitra, seperti; TNI, Polri dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
     
    Menurut Heryawan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendukung Program Generasi Berencana, melalui edukasi dan advokasi kepada kaum remaja, usia sekolah dan perguruan tinggi. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kalangan remaja tentang perilaku sehat dan bagaimana merencanakan membangun keluarga bahagia. Program ini juga guna meningkatkan pendewasaan rata-rata usia kawin pertama yang saat ini sudah mencapai 22,2 tahun bagi wanita dan 25,9 tahun bagi laki-laki. Hal itu dinyatakannya saat pengarahan Rapat Kerja Daerah BKKBN Provinsi Jawa Barat, Kamis (23/2) siang, di Aula Gedung Bappeda Jabar.
     
    Untuk mencapai target TFR rata-rata 2 anak pada tahun 2015 serta pencapaian penduduk tanpa pertumbuhan pada tahun 2055, lanjut Heryawan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan KB Mandiri. Tentunya melalui 5 kegiatan strategis, yakni; Program Pemberdayaan Keluarga, Program KB dan Kesehatan Reproduksi, Program Kesehatan dan Reproduksi Remaja, Program Penguatan Kelembagaan Sistem Informasi dan Data Mikro Keluarga. “Untuk pembiayaan pelaksanaannya, kita akan mensinergikan pembiayaan Program KB, baik yang berasal dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota,” ujarnya.
     
    Daya tarik Jawa Barat sebagai daerah penyangga sekaligus perbatasan Ibukota Negara DKI Jakarta, mendorong tingginya tingkat migrasi penduduk yang masuk ke Jawa Barat. Sehingga tidak heran bila LPP Jawa Barat cukup tinggi. Sebagai contoh; LPP di Kabupaten Bekasi mencapai 4,68 persen/tahun, menyusul Kota Depok 4,3 persen/tahun, Kota Bekasi 3,48 persen/tahun dan Kota Bandung 2,56 persen/tahun. Nilai LPP tersebut jauh di atas LPP Nasional sebesar 1,49 persen/tahun maupun LPP Jawa Barat sebesar 1,89 persen/tahun. “Meski demikin nilai LPP Jawa Barat secara umum menurun dari semula 2,27 menjadi 1,89 persen/tahun,” tutur Heryawan.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus