Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemerintah Bukan Satu-Satunya Komunikator Politik

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/t_18201.jpg

     

    Pemerintah (apalagi dalam hal ini humas), agak sulit berperan sebagai satu-satunya komunikator politik, dalam konteks sekarang. Apalagi sampai bisa membentuk/me-setting opini publik, karena yang berkembang kini patronase media.
     
    Demikian diungkapkan Prof. Dede Mariana, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kewilayahan LPPM Unpad, pada Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh unsur Kabupaten/kota se-Jawa Barat, di Kantor Diskominfo Prov. Jabar (29/2)
     
    Humas kini lebih relevan  diposisikan sebagai aktivitas pengelolaan informasi yang berindikasi konflik – konflik – resolusi konflik, ketimbang mengotak-atik pembentukan opini publik. Selebihnya, Humas pemerintahan dapat melakukan perannya melakukan manajemen  komunikasi dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang proporsional dan berimbang.
     
    Dalam manajemen komunikasi untuk memulihkan reputasi setelah krisis, Dede Mariana memberikan tips pada peserta pemangku kehumasan pemerintah yakni melakukan identifikasi berbagai isu, memperluas dialog guna memecahkan masalah, bersikap jujur  dan terbuka dalam berkomunikasi serta mengupayakan menjadi bagian dari solusi, bukan penambah masalah.
     
    Oleh karenanya, humas harus mempunyai alat manajemen komunikasi yang efektif, diantaranya jejaring komunikasi internal dan eksternal, penulisan press release yang jelas, pengelolaan media, pengembangan strategi komunikasi, ketrampilan berhubungan dengan media dan ketrampilan kehumasan. Khusus ketrampilan kehumasan, Dede Mariana mengatakan personil humas harus menguasai   teknik kegiatan humas, dasar jurnalisme, basic skill communication, menguasai teknik human relationship, kemampuan lobby dan negosiasi.
     
    Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Media Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Drs. Sadjan, M.Si. justru mengungkapkan pentingnya pemangku kehumasan pemerintah yang tergabung dalam wadah Bakohumas, menguasai agenda setting untuk merespon situasi tertentu.  Konsekuensinya,  humas harus banyak mendengarkan melalui penyerapan aspirasi masyarakat, mampu memenuhi hak tahu publik, memfasilitasi komunikasi antar masyarakat dengan mengembangkan jaringan (networking), membangun komunikasi dialogis, dan pencitraan yang baik. Terkait dengan sinergitas agenda setting, hal ini  sangat erat hubungannya dengan tata Kelola Pelayanan Informasi dan Komunikasi (PIKP), Desain Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik atau Government Public Relations (GPR) yang kini tengah disiapkan pemerintah untuk menyusun agenda setting sebagai proses pengayaan informasi publik sehingga masyarakat memperoleh alternatif informasi di tengah dominasi agenda setting media massa umum.
     
    Dalam ranah tugas kehumasan, sudah semestinya agenda setting dipahami sebagai bagian dari tugas  para pemangku kehumasan pemerintah.  Pejabat humas pemerintah harus dapat  membuat agenda setting, sehingga mampu menyajikan informasi yang menarik dan sesuai kebutuhan, termasuk mengawal isu yang berkembang di masyarakat, agar tidak mengakibatkan keresahan.
     
    Menurut Sadjan, selain merancang agenda seting, humas pemerintah juga seyogyanya dapat  memberikan informasi yang berimbang pada masyarakat, terutama yang menyangkut prihal kebijakan pemerintah. Yang utama dari peran humas adalah, bagaimana membuat informasi yang seimbang dari berbagai aspek atau sudut pandang, dengan begitu pesan yang ingin disampaikan dapat tersaji lengkap.
     
    Tugas yang tidak ringan ini nampaknya belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari para  pemangku kebijakan organisasi tata pemerintahan di negara yang kita cintai ini.  Di berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia, peran Humas belum berfungsi optimal, karena biasanya lembaga atau instansi belum menganggap bidang ini sebagai bagian strategis, dan hanya cenderung sebagai pelengkap.
     
    Melalui jejaring atau “link function” dari seluruh potensi kehumasan pemerintah maka anggota Bakohumas dapat memberikan kontribusinya dalam menjaga kontinyuitas sebaran informasi positif, melakukan pra-conditioning dan menetralisir informasi yang “anomali” dan “negatif”.  Selanjutnya, dalam menunjang kegiatan tersebut, diperlukan kemampuan pemangku kehumasan pemerintah untuk melakukan agenda setting dalam rangka menangani isu-isu strategis. Dalam melakukan agenda setting adatiga agenda yang harus diperhatikan yakni agenda media, agenda publik dan agenda kebijakan. Masing-masing agenda saling mempengaruhi, khususnya antara agenda setting kebijakan dan agenda media, demikian tandas Sadjan.
     
    Acara Rakor Bakohumas diselenggarakan oleh Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan dibuka oleh Sekretaris Diskominfo Prov. Jabar, Drs. Asep Sukmana, M.Si

    <div id="cke_pastebin" justify;="" "="">

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus