Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemprov.Jabar Antisipasi Dampak Kenaikan BBM

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/kunj-serbia2.jpg

     

    Rencana kenaikan BBM, jika dalam bulan depan direalisasikan itu merupakan keputusan pemerintah, untuk di daerah pemerintah wajib melakukan langkah antisipasi agar tidak terjadi gejolak sosial di masyarakat. Hal demikian, diungkapkan Wagub Jabar, H. Dede Yusuf di Gedung Sate, Jumat sore (9/3) .
     
    Wagub, lebih lanjut menuturkan untuk antisipasi tersebut hari ini sudah digelar pertemuan dengan beberpa pihak diantaranya pihak Kepolisian, pimpinan BI dan jajaran Pertamina. Dari hasil pertemuan tersebut terungkap, pertama pokja antisipasi dampak kenaikan BBM sudah ada dan hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan SK Gubernur.
     
    Kedua, untuk mengantisipasi dampal sosial karena kenaikan BBM stabilisasi pangan baik dari sisi harga maupun stok merupakan hal yang menjadi prioritas. Dari hasil raker terungkap kondisinya masih aman, untuk BBM per 8 hari, stok pangan berikut kepokmas mencukupi sampai 3 bulan ke depan serta kondisi harga kendati ada kenaikan belum signifikan.
     
    Ketiga, pihak Pemprov. Jabar bersama jajaran Kepolisian siap melakukan langkah antisipasi jika ada tindakan penimbunan dari pihak yang tidak bertanggung jawab kepada mereka yabg terbukti melakukan praktek tersebut akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku.
     
    Keempat, akan dilakukan pemantauan secara kontinu seminggu sekali dengan tujuan kondisi pangan aman serta untuk mencegah kepanikan masyarakat akibat naiknya harga BBM. Wagub, menambahkan kenaikan BBM diprediksi akan meningkatkan inflasi yang selama ini rata-rata dibawah 3% per tahun, dengan naiknya BBM diprediksi inflasi akan mencapai 6% dalam tahun ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dengan dana yang bersumber dari APBD disiapkan beberapa program strategis diantaranya penguatan usaha di bidang KUKM dan program padat karya.
     
    Tentang pengembangan energi alternAtif, ke depan bisa dikembangkan mengingat potensi tersebut tersebar dibeberapa wilayah di Jabar seperti jarak dan singkong. Jika energi alternatif tersebut, sudah bisa dikembangkan maka akan menjadi sumber pengganti BBM di pedesaan mengingat kondisi yang ada kesulitan BBM lebih banyak terjadi di daerah pedesaan. 
     
    Wagub, dalam bagian lain keterangannya menegaskan untuk pokja antisipasi BBM ada di bidang ESDM untuk teknisnya akan diketuai oleh Asisten Perekonomian Pemprov. Jabar. Dinas sosial akan menjadi OPD yang masuk dalam .pokja tersebut karena OPD tersebut akan bertugas mengawasi dampak sosial yang ditimbulkan akibat kenaikan BBM. Kenaikan BBM sempat terjadi tahun 2008 yang lalu dengan kenaikan mencapai 33%. Saat itu, sempat ada dampak sosial seperti adanya penurunan daya beli masyarakat, namun kondisi tersebut kembali pulih dalam waktu 3 bulan. Harapannya, situasi tersebut dapat terjadi jika harga BBM naik di tahun ini. Intervensi pemerintah daerah jika harga BBM naik di tahun ini hanya di sektor pasar saja sehingga opsi yang akan dilakukan diantaranya kegiatan OP, ujar Wagub mengakhiri keterangannya.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus