Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    PPKM Mikro Diperpanjang

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_41417.jpg

    CIAMIS - Bupati Ciamis Herdiat Sunarya memimpin Rapat koordinasi (Rakor) bersama para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah serta Camat se-Kabupaten Ciamis secara virtual bertempat di Aula Setda Ciamis. Senin (22/02/2021).

    Dalam rakor tersebut Bupati Ciamis menyampaikan tiga hal penting yang menjadi bahan pembahasan, yaitu menindaklanjuti instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, persiapan refocusing dan rancangan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Dalam pembukaan Rakor tersebut Herdiat menyampaikan pelaksanaan PPKM mikro yang sebelumnya dilaksanakan sejak tanggal 9 sampai 22 Februari kini diperpanjang kembali dari tanggal 23 Februari sampai 8 Maret 2021.

    "Hari ini kami baru menerima Instruksi Mendagri dan tadi sore berkomunikasi dengan Sekda Jabar. hasilnya bahwa untuk Jawa Barat akan kembali melaksanakan PPKM Mikro sesuai dengan yang tertuang dalam Instruksi Mendagri walaupun secara fisiknya belum diterima", ucapnya

    Herdiat mengatakan PPKM untuk Kabupaten Ciamis akan dilaksanakan mulai besok sesuai Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

    Herdiat mengajak seluruh jajaran SKPD serta instansi vertikal BUMN, BUMD dan para camat untuk betul-betul bisa menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan sungguh-sungguh serta mensosialisasikannya kepada masyarakat.

    "Saya berharap pimpinan SKPD dan camat betul-betul menerapkan protokol kesehatan dan dilaksanakan dengan ketat, tidak boleh ada SKPD yang memberikan contoh yg tidak baik bagi masyarakat ", ucapnya.

    Terkait refocusing, Herdiat menyampaikan meski berat akan tetapi tetap harus dilaksanakan, dengan berbagai pertimbangan bahwa penanganan Covid-19 untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah segala-galanya.

    "Refocusing sesuai dengan instruksi menteri keuangan bahwa 8% harus dilaksanakan, baik dari DAU atau DAK termasuk di dalamnya untuk dana desa", ucapnya.

    "Kepada camat dan SKPD terkait untuk melakukan pembinaan, penyuluhan kepada para kepala desa sebagai upaya pelaksanaan Instruksi Menteri Keuangan agar dilaksanakan dan tepat sasaran", tambahnya.

    Herdiat menuturkan dengan refocusing tersebut para kepala desa diharapkan betul-betul memahami, menyadari situasi dan kondisi yang dialami saat ini.

    Sementara itu, terkait perubahan RPJMD Bupati Ciamis menyampaikan bahwa perubahan tersebut semata-mata karena adanya penyelarasan dan penyesuaian dengan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan nasional.

    "Kita akan melaksanakan perubahan RPJMD, dan membahas rancangan awal RPJMD, akan tetapi bukan berarti bahwa Bupati atau Wakil Bupati tidak konsisten dengan apa yang dijanjikan, hanya semata-mata karena adanya perubahan, penyelarasan, penyesuaian dengan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan nasional yang mengharuskan adanya sinergitas", pungkasnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus