Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    BKKBN Kejar Penurunan Angka Stunting di Jabar Hingga 14,02 Persen

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_41450.jpg

    BANDUNG - Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat Provinsi Jawa Barat yang berlangsung selama 24-25 Februari 2021 di Crowne Plaza Hotel Bandung membuahkan kesepakatan untuk bersama-sama menurunkan prevalensi stunting di Jawa Barat. 

    Kesepakatan bulat tersebut tertuang dalam dokumen Hasil Rakerda Bangga Kencana Jawa Barat 2021 yang dibacakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur, Himam Haris di penghujung acara. Himam mewakili seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) program Bangga Kencana dan mitra kerja terkait di Jawa Barat. 

    Hasil Rakerda Bangga Kencana telah merangkum seluruh arahan dan paparan yang disampaikan Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, Gubernur Jawa Barat yang diwakili Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Barnas Adjidin, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Idam Rahmat, dan sejumlah narasumber lainnya. 

    “Sesuai amanat Presiden RI kepada BKKBN pada Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada 25 Januari 2021, BKKBN ditugaskan untuk menjadi Ketua Tim Pencegahan Stunting Nasional. Sejalan dengan itu, Perwakilan BKKBN Jawa Barat dan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat siap mendukung pelaksanaan program pencegahan stunting di Jawa Barat,” ungkap Himam.

    “Saat ini angka prevalensi stunting Jawa Barat menunjukkan angka sebesar 31,06 persen. Kondisi ini merupakan tantangan bagi seluruh unsur pentahelix pembangunan di Jawa Barat untuk mencapai  target angka prevalensi stunting menjadi 14,02% pada 2024,” Himam melanjutkan.

    BKKBN Jawa Barat akan bekerjasama dengan seluruh sektor yang ada di Jawa Barat dan kabupaten/kota untuk menyukseskan program Bangga Kencana pada masa pandemi Covid-19 secara konkrit, kolaboratif, integratif, dan komprehensif. Himam merinci terdapat empat strategi utama yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian program Bangga Kencana di Jawa Barat sepanjang 2021.

    Pertama,  Pendataan Keluarga (PK) yang akan dilangsungkan pada 1 April - 31 Mei 2021. Pendataan ini sebagai salah satu upaya menghadirkan satu data keluarga Indonesia dengan cara sensus terhadap 14.503.776 kepala keluarga di Jawa Barat. Data tersebut diharapkan menjadi evidence based policy yang bisa dimanfaatkan secara luas bagi sektor-sektor lain seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, lingkungan, kesehatan, ketahanan pangan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

    Kedua, menggelorakan sosialisasi program Bangga Kencana bersama mitra kerja. Ketiga, penguatan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Saat ini tercatat sudah mencapai 2.588 Kampung KB yang tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

    Keempat, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 BKKBN. DAK diharapkan berkontribusi pada penurunan kematian ibu dan stunting melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran. 

    Dalam laporannya, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Kusmana menjelaskan, Rakerda bertujuan meningkatkan sinergitas dan komitmen para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam peningkatan penggerakkan program Bangga Kencana di Jawa Barat. Rakerda juga diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus menumbuhkan harapan dan keyakinan bahwa keluarga-keluarga Jawa Barat dapat melewati tantangan pandemi Covid-19, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di seluruh lapisan masyarakat yang diawali dari keluarga.

    “Saat ini struktur penduduk Jawa Barat menunjukkan surplus penduduk usia produktif sebesar 70,68 persen. Angka tersebut merupakan aset bagi pembangunan Jawa Barat, dengan catatan bahwa mereka adalah orang-orang yang berkualitas dan produktif dalam mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin,” tegas Kusmana.

    Sementara itu, dalam sambutannya yang disampaikan melalui telekonferensi, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengapresiasi kinerja BKKBN Jawa Barat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang telah mencatatkan capaian keren dalam beberapa tahun terakhir. Capaian luar biasa ini ditandai dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) secara signifikan dari 1,89 persen pada Sensus Penduduk (SP) 2010 menjadi 1,11 persen pada SP 2020. 

    Capaian tersebut jauh lebih progressif dari nasional yang berhasil menurunkan LPP dari 1,49 menjadi 1,25 persen. “Ini merupakan kabar baik karena menjadi keberhasilan bagi kita. Komposisi penduduk usia produktif juga sangat tinggi. Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa kita akan memasuki periode bonus demografi lebih awal. Saat ini sudah mulai berjalan. Karena itu, sekarang saatnya kita fokus pada peningkatan kualitas penduduk,” ungkap Hasto. (teguh)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus