Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    BNN: Pengguna Narkoba Tidak Akan di Penjara Melainkan Direhabilitasi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_41522.jpg

    GARUT, Tarogong Kaler – Bupati Garut Rudy Gunawan menerangkan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 7 menteri bahwa pengguna narkoba akan direhabilitasi.

    Hal ini disampaikan Rudy dalam Rapat Kerja P4GN di (Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Rabu (3/3/2021).

    Kegiatan Rapat kerja P4GN ini memiliki tema Implementasi Peraturan Bersama, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.  

    Pada kesempatan ini, Rudy meminta pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk segera mengedarkan SKB 7 Menteri ini yang merupakan Surat Keputusan dari Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia), Jaksa Agung, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Kepala BNN dalam rangka P4GN.

    “Itu tolong pak diedarkan. Kami kan tidak boleh mempersepsikan itu karena itu adalah Surat Keputusan Bersama terkait masalah Penegakan Hukum dalam rangka P4GN,” ucap Rudy.

    Dalam surat ini, lanjut Rudy, bila pengguna narkoba tidak dikualifikasikan sebagai pengedar maka yang bersangkutan akan direhabilitasi. “Di situ sudah jelas bilamana berdasarkan dari hasil analisis dari Kepolisian Republik Indonesia dan BNN selaku penyidik bahwa dia tidak dikualifikasikan sebagai pengedar, dia hanya sebagai pengguna maka otomatis dari SK bersama itu yang bersangkutan direhabilitasi,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Garut Irzan Haryono mengatakan, penyalahgunaan narkoba itu bukan penjahat. Hal tersebut disampaikan berdasarkan keputusan dari SKB 7 Menteri.

    “Adanya keputusan dari SKB Tujuh menteri yang mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba itu bukan penjahat. Jadi BNN ini bersama dengan Polri kalau di Polres ini sederhananya Kasat Narkoba nah kita ini yang melaksanakan penyidikan. Makanya kita di sini hari ini melalui rapat ini kita berharap bahwa ada kesepahaman mengenai SKB 7 menteri ini bahwa di Garut kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah,” ungkapnya.

    Irzan menyampaikan, dengan adanya SKB ini sebagai komitmen terhadap penanganan penyalahgunaan narkoba. “SKB ini bisa menjadi komitmen bersama dari Pemerintah Kabupaten Garut dan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) nya bahwa kita sepakat kita tidak memenjarakan pengguna. Supaya apa, sesuai dengan laporan dari lapas hampir 70% di lapas itu isinya penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya. (Humaspemkab.Garut/Luthfi)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus