Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Samsat Subang Gandeng BUMDes untuk Permudah Masyarakat Membayar Pajak

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_41799.jpg

    BANDUNG - Masyarakat masih banyak yang merasa kesulitan untuk membayar pajak, meski sudah ada layanan online. Pemilik kendaraan, misalnya, harus tetap mendatangi Samsat untuk mengambil bukti pembayaran.

    "Sebenarnya, membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan sesuatu yang mudah. Namun di balik kemudahan itu, selalu ada problem klasik yang mengurangi daya tarik masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, termasuk akses pembayaran pajak yang harus dilakukan di kantor Samsat, serta antrean dalam proses pendaftaran hingga pencetakan STNK baru. Kondisi ini semakin menjadi faktor terutama di tengah situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan setiap orang menghindari kerumunan," ujar Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Subang Lovita Adriana R, dalam keterangan resminya, Senin (29/3/2021).

    Untuk diketahui, Kabupaten Subang mempunyai luas wilayah 205 hektar atau 6,34% dari luas Jawa Barat, dengan 30 kecamatan dan 245 desa serta 8 kelurahan. 

    Dengan potensi kendaraan bermotor sejumlah 440 ribu lebih, tentu ini menjadi tantangan bagi P3D Subang untuk dapat memenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor, ditahun 2021 ini yakni sebesar Rp 223,6 milyar. 

    Untuk menjangkau pelayanan pajak daerah di pelosok desa, P3D Subang terus berinovasi dalam memudahkan pelayanan bagi warga masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor. 

    Saat ini P3D Subang tengah mengoptimasi  BUMDes desa-desa di Subang, yang nantinya bisa menjadi konter pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga masyarakat desa tak perlu lagi pergi ke Samsat dan lebih memudahkan bagi warga masyarakat desa yang belum terbiasa dengan pembayaran pajak melalui online sistem.

    BUMDes sengaja dipilih untuk pemberian kemudahan layanan ini, karena BUMDes ada di setiap desa. Mereka juga memiliki informasi siapa saja yang punya kendaraan, siapa saja yang belum bayar pajak, sehingga akan lebih mudah termonitor. Sekaligus upaya ini digalakkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena BUMDes tentunya akan mendapat keuntungan dalam setiap transaksi yang dilakukan. 

    "Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak warga desa yang memiliki kendaraan sudah lama mereka tidak mau membayar pajak. Alasannya bermacam macam. Ada yang beralasan bahwa kendaraannya hanya dipakai ke sawah dan tidak dibawa ke jalan raya. Kemudian juga karena tahunnya sudah lama, sehingga tunggakan membengkak pendapatan pas-pasan sehingga tidak membayar pajak," katanya.

    Karena itu P3D Subang bermitra dengan Pemkab Subang dan mitra BJB mencoba mendekatkan layanan baik PKB maupun PBB. Dengan lebih mudah, mereka akan memilih untuk tidak terlambat membayar pajak. Cara kolaboratif ini  akan bisa mengurangi kerumunan di Samsat Induk, dan tentu saja untuk mewujudkan  optimalisasi serapan pendapatan dalam rangka  mendukung program-program kesejahteraan pemerintah daerah. 

    BUMDes merupakan terobosan pelayanan pajak daerah di Subang. BJB dan pemerintah daerah Subang membuka saluran pembayaran pajak melalui Payment Point Online Banking (PPOB) BUMDes, yang sampai saat ini di Kabupaten Subang  telah mencapai 47 BumDes. Masyarakat yang membayar PKB dan PBB-P2 melalui PPOB BUMDes akan mendapatkan struk bukti bayar atau surat tanda terima setoran (STTS) PBB-P2. 

    Bukti struk pembayaran yang dikeluarkan PPOB BUMDes Bank BJB memiliki status legalitas yang sama dengan STTS PBB dan untuk PKB tinggal menukarkan struk yang dikeluarkan PPOB BUMDes ke kantor Samsat, atau bisa secara kolektif diurus oleh BumDes setempat. 

    PPOB BUMDes tersebut tak hanya sekedar sebagai saluran pembayaran pajak bagi masyarakat pedesaan Subang  saja, tetapi juga berfungsi sebagai pusat layanan untuk konsultasi pajak daerah. BUMDes juga akan berfungsi sebagai pusat layanan konsultasi pajak masyarakat dan juga tabungan pajak dengan kerja sama pada jenis usaha di sektor keuangan. 

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus