Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kabupaten Sukabumi Menuju WBK dan WBBM

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_41925.jpg

    KAB. SUKABUMI - Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi Iyos Somantri menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di kantor BPS, Rabu (7/4/2021).

    Kepala BPS Kabupaten Sukabumi Saman mengatakan harus melakukan reformasi birokrasi diantaranya dengan diterapkannya WBK dan WBBM.

    "Jadi untuk memulai WBK ataupun WBBM dengan zona integritas yang dimulai dengan pencanangan dimana BPS Kabupaten Sukabumi ikut serta dalam pembangunan pencanangan ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan baik," katanya.

    Wabup dalam sambutannya mengapresiasi BPS Kabupaten Sukabumi dalam menciptakan layanan masyarakat bebas korupsi dan kolusi.

    "Data yang dikelola oleh statistik sangat berguna dalam menentukan kebijakan," katanya.

    Pencanangan zona integritas yang dilaksanakan ini, lanjut Wabup, merupakan bentuk pernyataan tekad dan kesiapan BPS Kabupaten Sukabumi untuk mencapai predikat zona integritas.

    "Tidak berhenti di sini, setelah pencanangan ini harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang konkrit sesuai sesuai Permenpan RB no 52/2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK - WBBM) di lingkungan kementerian/ lembaga dan pemda," katanya.

    Menurutnya, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di BPS ini diharapkan para perangkat daerah dan jajaran Forkopimda Kabupaten Sukabumi dapat mengawal dan mendorong sesuai dengan tupoksi.

    "Saya ingatkan kepada BPS Kabupaten Sukabumi  dua poin penting yang harus menjadi perhatian. Pertama, adanya komitmen pada diri sendiri dan pihak lain untuk melaksanakan tugas fungsi dan kewenangan sesuai yang diamanahkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kedua memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan reformasi birokrasi yaitu memberikan pelayanan publik secara optimal, bebas dari pungli dan wilayah bebas korupsi," katanya.

    Di akhir acara diadakan penandatanganan piagam pencanangan zona integritas oleh wakil bupati, diikuti oleh seluruh pegawai BPS, perwakilan Bappeda dan Diskominfo. 

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus