Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Reaktivasi KA Garut : Bupati Garut dan PT. KAI Bahas Fasilitas sampai Paket Wisata

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_42138.jpg

    Jakarta - Bupati Garut Rudy Gunawan, bertolak langsung ke Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, terkait wacana pengoperasian Stasiun Kereta Api Garut pada Juni mendatang, yang dihelat di Gedung JRC (Jakarta Railway Centre) Lantai 4, Jalan Ir. H. Juanda 1B No. 8-10 Jakarta Pusat, Senin (26/4/21).

    Dalam pertemuan ini, Bupati Garut beserta Dirut PT. KAI membahas beberapa hal yang berkaitan dengan reaktivasi jalur kereta api di Kabupaten Garut, mulai dari rencana peresmian stasiun, rencana rute rangkaian kereta serta pembahasan tarif.

    Selain membahas hal-hal teknis yang berkaitan dengan Stasiun Kereta Api G…
    [11:28, 4/27/2021] Fauziah Ismi Desiana: Wabup Garut Ikuti Video Telekonferensi Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2021

    Kab. Garut – Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menghadiri kegiatan video telekonferensi dalam memperingati Hari Otonomi Daerah XXV tahun 2021 di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Senin (26/4/2021). 

    Di tingkat pusat, kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K. H. Ma’ruf Amin  dan diikuti oleh seluruh kepala daerah baik provinsi, kabupaten/kota, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara virtual melalui video telekonferensi.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam pengantarnya menyebutkan, keberagaman yang dibalut dalam bingkai otonomi daerah, menjadi modal besar untuk menciptakan Indonesia  yang lebih maju dan lebih sejahtera. 

    Pada gelaran tersebut, Mendagri yang didampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik juga berkesempatan meresmikan tiga sistem aplikasi layanan yang dibangun Kemendagri. Sistem aplikasi tersebut di antaranya Sistem Informasi Mutasi Daerah (Simudah), Sistem Elektronik Peraturan Daerah (e-Perda), dan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Si-LPPD). 

    Ketiga sistem tersebut merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk mengakomodasi urusan pemerintah daerah.

    Mendagri menjelaskan aplikasi Simudah dapat membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah dalam mengurus perihal mutasi dengan cukup mengunggah berkas persyaratan ke dalam sistem, tanpa perlu datang ke kantor Kemendagri.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus