Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    KPI Tidak Punya Niat Membunuh Industri Penyiaran

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Komisi-Penyiaran-Indonesia-(KPI).jpg

     

    (Jakarta) - Pedoman Perilaku Penyiaran dan Sistem Program Siaran (P3SPS) yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada 1 April lalu telah mengikutsertakan publik dan berbagai pemangku kepentingan dunia penyiaran dalam penyusunannya. Namun demikian, kalaupun ada pihak yang berniat mengajukan gugatan atas regulasi tersebut, itu adalah hak yang dimiliki semua orang. Bagaimanapun, dalam menyusun P3SPS itu, KPI hanya menjalankan amanat undang-undang dan aspirasi publik. Hal tersebut disampaikan Idy Muzayyad, komisioner KPI Pusat dalam siaran pers yang diterima jabarprov.go.id Rabu sore (4/4)
     
    Menurut Idy, tidak benar jika dikatakan KPI tidak melibatkan unsur ATVSI dan kalangan industri penyiaran dalam menyusun P3SPS. KPI sudah lakukan berbagai model komunikasi untuk mengikutsertakan semua pihak, termasuk industri penyiaran. “Setidaknya KPI sudah melakukan empat kali dialog publik untuk menyerap masukan dalam menyusun P3SPS”, ujar Idy. Dialog tersebut dilakukan di Universitas Indonesia (Depok), Universitas Padjajaran (Bandung), Universitas Islam Negeri Yogyakarta, dan Universitas Hasanudin (Makassar). Pada forum tersebut banyak pihak yang hadir, termasuk kalangan industri penyiaran baik sebagai peserta ataupun pembicara. Misalnya, tambah Idy, dalam diskusi publik di Yogyakarta, Neil Tobing  Ketua Komisi Hukum ATVSI, ikut hadir sebagai pembicara.
     
    Secara resmi KPI bahkan mengirimkan draft tertulis kepada ATVSI untuk memberikan masukan. Namun biar bagaimana pun juga, kewenangan pembuatan P3SPS tetaplah ada di KPI. Masukan yang didapat dari industri tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi KPI yang lahir sebagai lembaga representasi publik ini.
     
    Lebih jauh Idy mengingatkan P3SPS ini berbeda dengan Kode Etik Jurnalistik yang dibuat asosiasi wartawan dan disahkan oleh Dewan Pers. “KPI ini adalah lembaga yang mewakili publik”, tegas Idy.  Namun demikian, sekalipun P3SPS tersebut berimplikasi sanksi, tidak ada niatan sedikitpun dari KPI untuk bermusuhkan dengan industri. Juga tidak ada niat secuilpun untuk mematikan atau membunuh industri penyiaran, ujar Idy. Dalam Undang-Undang Penyiaran jelas teramanatkan bagi KPI untuk menghadirkan penyiaran yang sehat. Yakni sehat dari segi bisnis, yang artinya tidak ada monopoli. Serta sehat dari sisi isi yang dimaknai tayangan siaran kita bebas dari hal yang membahayakan kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan semua itu, tentunya tidak bisa dilakukan jika KPI bermusuhan dengan industri penyiaran. Melainkan, KPI tetap harus bekerjasama dan bersinergi dengan lembaga penyiaran, pungkas Idy.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus