Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemda Kota Bandung " Hattrick" Raih Opini WTP

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_42434.jpg

    Kota Bandung ---  Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bandung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020. 

    Prestasi ini merupakan raihan tiga kali secara beruntun oleh Pemda Kota Bandung di bawah kepemimpinan Walikota Bandung Oded M. Danial dan Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana.

    Hasil penilaian ini disampaikan langsung Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Agus Khotib kepada Wali Kota Bandung Oded M. Danial, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, beserta Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan.

    Walikota mengatakan, raihan WTP ketiga kalinya ini menjadi pemicu agar bisa kembali mempertahankannya di tahun-tahun berikutnya, sekaligus untuk mendongkrak motivasi untuk terus menyempurnakan kualitas pelaporannya agar semakin baik.

    " Alhamdulillah , saya kira ini menjadi spirit bagi kita, karena Pemda Kota Bandung sudah tiga kali mendapat WTP. Tentu saja yang penting adalah penyempurnaan sistem tata kalola keuangan di Kota Bandung," ucap Walikota, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Jumat (21/05/2021).

    Menurut Walikota, kunci sukses Pemkot Bandung menorehkan opini WTP dari BPK ini secara garis besar berpegang pada soliditas semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengoordinasian di tiap perangkat dilakukan secara intensif untuk sama-sama menghadirkan laporan keuangan yang akuntabel.

    Alhamdulillah yang jelas kami di Kota Bandung terus membimbing dan mengawal para kepala OPD di dalam tata kelola keuangan. Ketika memiliki semangat dan tujuan, kita menghadirkan kredibilitas dalam pelaksaan penganggaran di Pemkot Bandung,” ucapnya.

    Walikota menuturkan, ketika di tahun 2020 lalu harus ada sejumlah perubahan anggaran berkenaan dengan penanganan pandemi COVID-19, hal itu tak lantas membuat bingung, karena dirinya telah mewanti-wanti agar kecepatan penanganan tetap mengikuti regulasi pengangaran.

    “Prinsipnya ketika ada refocusing sebagai amanah yang diberikan amanah pemerintah pusat. Tetapi kita tetap mengikuti aturan-aturan yang ada,” jelasnya. 

    Editor : Fauziah Ismi

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus