Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kabupaten Ciamis Lolos Mengikuti Anugrah Swasti Saba

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_42497.jpg

    Kab. Ciamis --- Kabupaten Ciamis berhasil meraih penghargaan Swasti Saba dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementeriaan Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia melalui Program Kabupaten Kota Sehat (KKS) tahun 2021.

    Penghargaan Swasti Saba merupakan apresiasi kepada kabupaten atau kota yang berhasil membebaskan sedikitnya 60 persen desa atau kelurahan dari perilaku buang air besar sembarangan (BABS) atau telah dinyatakan ODF ( Open Defecation Free ).

    Kabupaten Ciamis termasuk pada kategori Padapa atau daerah dengan cakupan ODF yang mencapai 60 persen lebih, bersama dengan Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.

    Sementara untuk kategori Wistara atau 100 persen ODF diraih Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sukabumi.

    Enam kabupaten atau kota di antaranya masuk kategori Wiwerda dengan cakupan ODF 80 persen lebih yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kota Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, dan Kota Banjar.

    Eni Rochaeni Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis menyampaikan kegembiraannya atas lolosnya Kabupaten Ciamis ke fase selanjutnya dalam Penghargaan Swasti Saba Padapa yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan Kemenkes.

    Menurut Eni, keberhasilan ini merupakan bentuk sinergitas dari semua pihak dalam mewujudkan Kabupaten Ciamis sehat, ujarnya. 

    " Alhamdulillah Kabupaten Ciamis berhasil lolos berkat capaian jumlah desa ODF 178 desa, dari jumlah desa dan kelurahan sebanyak 265, sehingga tinggal tersisa 87 desa yang belum ODF," jelas Eni saat dihubungi melalui telewicara ponsel, (26/5/2021).

    "Semoga tahapan selanjutnya bisa dilewati yakni verifikasi dan recheking dari pusat lancar dan sukses sehingga tahun 2021 penghargaan Swasti Saba Padapa bisa kita raih," tambah Eni.

    Dilansir dari humas.jabarprov.go.id, Sekretaris Tim Penggerak KKS Provinsi  Jawa Barat, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Barnas Adjidin mengatakan penghargaan Swasti Saba Padapa terdiri dari tiga jenis penghargaan bergantung dengan jumlah cakupan desa atau kelurahan yang dinyatakan ODF.

    Bagi daerah yang ingin mengikuti penghargaan KKS tahun 2021, Barnas menambahkan setiap daerah harus memenuhi 60 % desa atau kelurahan ODF, mengusulkan Swasti Saba Kategori Wiwerda harus memenuhi 80 % desa atau kelurahan ODF, Swasti Saba Kategori Wistara harus memenuhi desa atau kelurahan ODF 100 %.

    “Sampai batas akhir waktu penginputan melalui aplikasi, Provinsi Jawa Barat dinyatakan 17 kabupaten atau kota lolos syarat utama dan layak melenggang untuk menyiapkan tatanan-tatanan sebagai tahap selanjutnya untuk mengikuti penyelenggaraan kabupaten atau kota sehat tahun 2021,” ucap Barnas, Senin (24/5/2021).

    Penyelenggaraan Program KKS melibatkan banyak lintas sektor dan lintas program melalui tatanan dalam KKS.

    Terdapat tujuh tatanan KKS, yaitu kawasan permukiman, sarana dan prasarana Umum; kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi; kawasan industri dan perkantoran sehat; kawasan pariwisata sehat; kawasan pangan dan gizi; kehidupan masyarakat sehat yang mandiri; serta kehidupan sosial yang sehat. 

    Bagi kabupaten dan kota kategori Padapa memiliki dua tatanan wajib, untuk kategori Wiwerda memiliki empat sampai lima tatanan dan kategori Wistara tujuh tatanan. 

    “Saya berharap proses verifikasi dokumen dan persiapan tatanan ini berjalan dengan lancar.  Untuk itu, diperlukan kolaborasi dan inovasi sejatinya melalui anugrah Swasti Saba, komitmen mewujudkan kabupaten atau kota sehat adalah bagian dari semangat mewujudkan Jabar juara lahir batin dan mewujudkan Indonesia sehat,” kata Barnas. 

    Sementara itu, lanjut Barnas, bagi kabupaten atau kota yang belum memenuhi syarat utama, belum mencapai target minimal cakupan desa atau kelurahan ODF 60 % diharapkan tetap komitmen dan terus berjuang sehingga bisa mengikuti di kesempatan tahun berikutnya.  

    “Karena pada prinsipnya perolehan penghargaan bukanlah tujuan karena yang utama adalah bagaimana kita berjuang bersama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan kawasan yang sehat terlindungi,” ucap Barnas.  
     
    Editor : Fauziah Ismi

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus