Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bupati Garut Soroti Timpangnya Pajak Restoran

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_42553.jpg

    Kab. Garut --- Bupati Garut Rudy Gunawan menyampaikan informasi terkait pembayaran pajak di restoran di Kabupaten Garut dalam apel gabungan terbatas yang dilaksanakan di Lapangan Sekretariat Daerah, Kabupaten Garut, Senin (31/5/2021).

    Rudy menyampaikan bahwa pendataan dari pendapatan asli daerah itu sangatlah penting.

    “Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) banyak dimutasi hari ini, karena kita berharap pada pendapatan asli daerah, pendataan itu adalah penting, penagihan itu adalah penting. Kalau bisa diumumkan wajib pajak memberikan pajaknya berapa itu pasti ada persoalan hukum yang akan terjadi,” katanya.

    Ia menerangkan, ada restoran di Kabupaten Garut yang hanya membayar pajak sebanyak 200 ribu per hari atau 6 juta per bulan.

    “Saya lihat ada restoran yang mobilnya banyak dan sebagainya bayarnya hanya 200 ribu per hari atau hanya 6 juta per bulan. Sedangkan Kentucky (fried chicken) itu 89 juta (rupiah), sedangkan restoran ini hanya 6 juta. Ada restoran gede hanya 3 juta sebulan, Kentucky atau Solaria atau Richeese aja hampir 38 juta,” katanya.

    Menurut Rudy, ini merupakan suatu ketidakadilan. Setiap restoran diwajibkan untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang ada.

    “Kita mendapatkan suatu ketidakadilan karena mereka wajib pajak pungut, mereka memungut dari masyarakat tidak disetorkan,” katanya.

    Ia akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi ketidakadilan dalam pembayaran pajak, sehingga pendapatan daerah bisa menjadi naik dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam MCP (Monitoring Control for Prevention) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

    “Tentu saya berharap di pendapatan ini tidak main-main lagi. Kita akan melakukan langkah-langkah konkret dalam rangka membuat kebijakan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebagaimana diamanatkan dalam MCP KPK, akuntabel dan tentu berkeadilan,” katanya. 

     

    (Editor: Raehan D.Putri)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus