Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bupati Sukabumi Ikuti Rakor Evaluasi PPKM Mikro Bersama 34 Provinsi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_42704.jpg

    Kab. Sukabumi --- Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengikuti rapat koordinasi (rakor) yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI) dengan agenda evaluasi perkembangan Pelaksanaan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di 34 provinsi melalui video telekonferensi, Senin (14/6/2021)

    Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan, dalam rakor ini dibahas update jumlah kasus aktif COVID-19 per provinsi dan perpanjangan penetapan PPKM mikro pada 15 sampai dengan 28 Juni 2021. Selain itu pengetatan protokol kesehatan (prokes) terus dilaksanakan sejalan dengan pengendalian penyebaran COVID-19.

    Airlangga juga menekankan, bahwa kegiatan belajar di zona merah akan tetap dilaksanakan secara daring, bagi zona kuning pelaksanaannya dibagi dua gelombang yang diatur dengan prokes secara ketat.

    "Kita ketahui bersama bahwa kasus harian meningkat hari ini kasus aktif perhari ini sebanyak 115.137 dan kasus hariannya 8.189, untuk itu kita tidak henti-hentinya berusaha menurunkan kasus COVID-19 dengan bekerja sama bahu-membahu," katanya.

    Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, lanjut Airlangga, kurva penyebaran COVID-19 harus bisa diturunkan, para kepala daerah diimbau terus menambah fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19.

    "Lonjakan peningkatan COVID per provinsi diantaranya DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena itu tempat tidur dan isolasi harus benar-benar diperhatikan terutama bagi kabupaten atau kota yang berada zona merah, pesan presiden target vaksinasi adalah satu juta orang per hari sehingga seluruh masyarakat dapat segera tervaksinasi," katanya.

    Airlangga mengatakan, terkait PPKM mikro pada tanggal 15 sampai dengan 28 Juni 2021 nantinya akan dibuat Instruksi Mendagri dan juga di daerah akan ditetapkan aturan oleh gubernur, bupati dan walikota yang sejalan dengan Instruksi Mendagri.

    "Saya berharap kerja keras kita untuk menurunkan kasus-kasus COVID-19 ini benar-benar didukung oleh semua pihak sehingga antara pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk mempercepat penurunan COVID-19 serta pemulihan perekonomian bisa berjalan dengan baik," ujar Airlangga.

    Sementara, Bupati Sukabumi Marwan Hamami menegaskan daerah harus bekerja keras untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

    "Jadi, perlu kesepahaman dan juga perlu itikad kuat kita semua dalam menekan penyebaran COVID-19, karena itu masyarakat dan satgas harus bisa bekerjasama, Insyaallah kondisi akan kembali normal dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala," tegas Bupati Sukabumi.

    Editor: Fauziah Ismi

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus