Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemerintah Pusat Gelar Rakor Evaluasi Perkembangan PPKM Mikro di 34 Provinsi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_42707.jpg

    Kab. Purwakarta --- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta Iyus Permana menghadiri rapat koordinasi (rakor) yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidan Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI) dengan agenda evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di 34 Provinsi melalui video telekonferensi di Aula Janaka, Senin (14/6/2021).

    Menko Perekonomian RI Airlangga Hartanto mengatakan terdapat 4 provinsi di pulau Jawa yang telah mengalami lonjakan kasus COVID-19 diantaranya, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi lonjakan COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia.

    Pemerintah pusat akan mengambil beberapa tindakan mengatasi lonjakan kasus positif COVID-19 di berbagai daerah dengan menyiapkan tambahan penampungan ruang isolasi di rumah sakit di kabupaten dan kota yang masuk di zona merah COVID-19.

    Pemerintah akan menyiapkan hotel untuk isolasi bagi pasien positif COVID-19 di Jakarta yang tidak mengalami keluhan atau gejala, dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang telah memerintahkan agar kementerian kesehatan dan pemerintah daerah mempercepat proses vaksinasi dengan melibatkan anggota TNI dan Polri.

    Selain itu, proses pengecekan di laboratorium saat ini masih berlangsung selama dua minggu dipercepat menjadi 1 minggu, dan pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program PPKM Mikro mulai 15 sampai dengan 28 Juni 2021 mendatang.

    PPKM Mikro yang wilayahnya termasuk zona merah hanya memperbolehkan kegiatan perkantoran sebanyak 25% dari kapasitas karyawan sedangkan 75% lainnya wajib bekerja dari rumah atau Work From Home, karyawan kantor sebanyak 25% yang bekerja melalui sistem bergiliran kerja.

    Sementara untuk zona oranye dan zona kuning perkantoran diperbolehkan untuk mempekerjakan karyawan sebanyak 50% di kantor. Dalam proses belajar di sekolah ketentuannya mengikuti aturan yang sudah dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk sekolah di zona merah tingkat kecamatan maka seluruh siswa atau 100% wajib belajar dari rumah atau belajar daring.

    Dalam rakor juga terungkap bahwa saat ini sudah ada beberapa percontohan proses belajar mengajar tatap muka dengan jumlah terbatas yang membolehkan selama 2 jam per hari. Khusus untuk daerah kecamatan zona merah, pembelajaran dilakukan secara daring selama dua minggu ke depan.

    Untuk kegiatan restoran dan mal masih sesuai dengan aturan terdahulu yakni jam operasional harus berakhir pada pukul 21.00 dengan kapasitas 50%. Sementara di tempat ibadah penerapan protokol lebih ketat, masyarakat di zona merah diimbau beribadah dari rumah.

    Sementara, unsur TNI dan Polri di daerah seperti Dandim, Kapolres untuk akan menertibkan PPKM mikro dengan tujuan mendisiplinkan masyarakat dan meningkatkan tracing, testing, dan treatment (3T).

    Berkaitan dengan program vaksinasi, Presiden Joko Widodo meminta agar bulan Juni dapat dilakukan vaksinasi kepada 700 ribu orang per hari dan pada bulan Juli ditargetkan vaksinasi dapat dilakukan pada 1 juta orang per hari. 

    Editor : Fauziah Ismi

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus