Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pendapat Gubernur Terhadap Raperda Prakarsa DPRD Prov. jabar

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/DSC_37641.jpg

    BANDUNG-Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Senin (16/3) di hadapan Sidang Paripurna DPRD Jabar menyampaikan pendapatnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Gubernur  sampaikan sebelas usul, tanggapan serta permohonan penjelasan yang berkaitan dengan substansi raperda.

    Menurut Gubernur, peraturan daerah merupakan subsistem perundang-undangan nasional sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang merupakan refleksi dari isi hukum nasional, yang diarahkan dan mengandung dimensi tujuan dan sendi-sendi nasional, yaitu, pertama, hukum nasional harus berisi dan merupakan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Kedua, hukum nasional  harus berisi dan merupakan instrumen penyelenggaraan negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis. Ketiga, hukum nasional harus berisi dan merupakan instrumen penyelenggaraan negara berdasarkan hukum dan konstitusi yang berfungsi membatasi kekuasaan, mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran.

    Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti bahwa Daerah dapat membuat Peraturan Daerah yang terlepas dari sistem peraturan perundang-undangan secara nasional. Karena itu, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya dan kepentingan umum, jelas Gubernur.

    Dari sebelas usul dan tanggapan Gubernur terhadap Raperda parakarsa DPRD Prov. Jabar tentang Pembentukan Perda, pada bagian keempatnya Gubernur menyatakan kurang sependapat.

    Menurut Gubernur, bahwa perubahan Perda yang hanya mengubah beberapa materi tidak perlu dilengkapi dengan naskah akademik. Mohon pertimbangan mengenai perubahan substansi Raperda yang berkaitan dengan kriminalisasi atau dekriminalisasi, atau norma yang tadinya bersifat pelarangan yang kemudian diubah menjadi norma pembolehan atau sebaliknya, terhadap hal ini Gubernur berpendapat, hal-hal seperti itu mutlak harus dipertanggungjawabkan secara akademis, sehingga mutlak harus dilngkapinaskah akademik. Bahkan untuk perubahan norma berupa kriminalisasi atau dekriminalisasi disamping naskah akademik, mutlah harus dilakukan uji publik.

    Kemudian pada bagian kesebelas, Gubernur menyampaikan tanggapannya mengenai raperda yang hanya mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perda berikut perubahannya, padahan substansi Raperda mengatur pula Program Legeslasi daerah yang diatur dalam perda Nomor 1 tahun 2010, seyogianya Raperda mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2010 dan Perda Nomor 3 tahun 2005 berikut perubahannya.

    Mengenai bagian-bagian usul atau tanggapan lainnya yang tidak disampaikan Gubernur secara langsung, gubernur mempersilakan agar membacanya pada bagian keseluruhan Buku Pendapat Gubernur  terhadap Raperda parakarsa DPRD Prov. Jabar tentang Pembentukan Perda.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus