Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    SIBAPER, Digitalisasi Layanan Pengaduan Jalan Rusak di Purwakarta

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_42979.jpg

    Kab. Purwakarta --- Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Purwakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan (DPUBMP) mulai mengembangkan inovasi dengan membuka layanan secara digital sebagai wadah untuk menampung pengaduan masyarakat terkait penyediaan dasar infrastruktur.

    Kepala DPUBMP Kabupaten Purwakarta Ryan Oktavia mengatakan, pihaknya sengaja menggulirkan layanan berbasis internet dengan nama “Smart Infrastruktur Bina Marga dan Pengairan”(SIBAPER) adalah untuk memudahkan masyarakat yang ingin melaporkan terkait kondisi jalan di wilayahnya. Layanan ini, juga nantinya menjadi rujukan dinasnya untuk melakukan langkah-langkah penyelesaiannya.

    "Layanan bisa diakses melalui https://sibaper.purwakartakab.go.id/. Kami sebut SIBAPER atau kepanjangan dari Smart Infrastruktur Bina Marga dan Pengairan. Saat ini, kita masih dalam proses pengembangan dan penyempurnaan aplikasi tersebut," katanya, Selasa (6/7/2021).

    Menurutnya, selama ini pihaknya kerap kebanjiran keluhan dari masyarakat jika ada jalan yang mengalami kerusakan. Dengan adanya layanan digital tersebut, pihaknya berharap penanganan berkaitan infrastruktur bisa ditindaklanjuti secara cepat dan solutif.

    Ia mengatakan, jika sejumlah ruas jalan di wilayahnya itu sangat rentan mengalami kerusakan, apalagi dikala musim penghujan datang. Namun, pihaknya juga berpesan, sebelum melayangkan keluhan ataupun protes kepada pemerintah, masyarakat harus terlebih dahulu tahu mana saja jalan yang menjadi kewenangan dinasnya.

    "Untuk diketahui bersama, di kita itu ada tiga jalur utama yang dipakai untuk mobilitas masyarakat yakni, jalur utama yang statusnya milik kabupaten, provinsi dan pusat. Jadi, kewenangan perbaikannya pun ada di masing-masing pemerintahan," katanya.

    Ryan juga mengungkapkan, selama ini Pemdakab Purwakarta terus berjibaku untuk memberi keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dan para pengguna jalan. Hanya saja, pihaknya mengaku, dalam upaya ini terkadang terbentur aturan karena soal perbaikan dan peningkatan. Tiga jalur utama ini kewenangan bukan oleh Pemdakab Purwakarta seluruhnya.

    Ia menjelaskan, pembagian kewenangan pengelolaan jalan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 38/2004. Jadi, dalam hal ini pihaknya tak bisa berbuat banyak jika terdapat kerusakan jalan di jalur milik provinsi dan pusat tersebut meskipun jalan-jalan di jalur ini sangat berperan penting.

    "Kalau seluruh jalur harus kita yang melakukan perbaikan, jelas itu melanggar aturan. Yang mungkin bisa kami lakukan yakni berkoordinasi agar dinas di provinsi atau pihak terkait di pusat segera melakukan perbaikan," katanya.

    Ia juga memaklumi terkait protes yang dilayangkan masyarakat ke dinasnya karena kebanyakan masyarakat tidak tahu ini jalan siapa, itu jalan siapa. Meski begitu, kalau ada masyarakat yang mengadu, pasti pihaknya pun segera koordinasikan ke provinsi ataupun pusat untuk penanganannya.

    Terkait pembangunan infrastruktur, lanjutnya, dimasa pandemi ini juga masih diprioritaskan. Hanya saja, memang tidak semaksimal sebelum adanya wabah COVID-19 karena anggaran yang ada lebih difokuskan untuk penanganan COVID-19. 

    Deni menjelaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tahun ini, masing-masing Rp 63 miliar untuk untuk kegiatan peningkatan jalan, pemeliharan berkala, pemeliharaan rutin, trotoar, jembatan dan anggaran tanggap darurat. Kemudian, Rp 12,3 miliar untuk peningkatan dan pengelolaan sumber daya air (irigasi). Serta, Rp 1,7 miliar untuk peningkatan dan pembangunan drainase di sejumlah titik.

    “Sebagian pengerjaannya sudah berjalan,” imbuhnya.

    (Editor: Raehan Putri)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus