Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemdakab Garut Arahkan Kebijakan Belanja Selesaikan Masalah Kebutuhan Dasar

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_43341.jpg

    KAB.GARUT- Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut akan mengarahkan kebijakan belanja untuk menyelesaikan masalah yang menjadi kebutuhan dasar. Meskipun begitu, didalamnya tetap akan mendukung hal-hal yang berhubungan dengan tema Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022, yaitu "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat".

    Hal itu dipaparkan Bupati Garut dihadapan Pimpinan dan anggota DPRD pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Bupati Garut tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan secara virtual. Bupati hadir secara terpisah di Gedung Command Center, Komplek Pendopo Garut, Rabu (28/7/2021). Rapat Paripurna DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Enan.

    "Kita juga tetap diwajibkan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, ini terutama kesehatan yang berhubungan dengan COVID-19 diantaranya adalah vaksinasi, tracing, tracking dan juga treatment," paparnya.

    Meskipun begitu, imbuh Rudy, dalam pelaksanaannya akan melakukannya dengan hati-hati. 

    “Tentu kondisi-kondisi ini akan kita lakukan dengan hati-hati, karena kemampuan keuangan kita ini sangat terbatas,” katanya.

    Bupati Garut juga  menyampaikan dari sisi pendapatan pihaknya hanya mempunyai 3 pendapatan, yaitu bersumber dari pendapatan dari pemerintah pusat, dari PAD, dan juga pendapatan yang berasal dari bagi hasil dari antar daerah atau provinsi.

    Bupati Garut menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi kerangka pemikiran KUAPPAS Tahun Anggaran 2022, salah satunya yaitu berkaitan dengan penanganan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan terutama yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 dan menjamin pemerataan serta menunjang percepatan pemuluhan ekonomi dengan membuka potensi-potensi ekonomi baru.

    (Editor: Raehan Putri)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus