Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kebijakan Pembatasan BBM Pemprov. Jabar Masih Tunggu Keputusan Presiden

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gedung_sate-ey1.jpg

     

    Rencana pemerintah yang akan menggulirkan kebijakan pembatasan BBM, untuk pelaksanaannya di lingkungan Pemprov. Jabar masih menunggu payung hokum berupa Keputusan Presiden. Hal demikian, diungkapkan Kabag Rumah Tangga Setda Pemprov. Jabar, R. Iip Hidayat dalam keterangannya kepada wartawan di ruang kerjanya (26/4).
     
    Iip, lebih lanjut memaparkan adanya payung hukum yang jelas menjadi prioritas untuk menggulirkan kebijakan pembatasan BBM, karena dikhawatirkan jika tidak ada payung hukum yang dibuat oleh Pemerintah dalam hal ini Keputusan Presiden , kebijakan yang diambil daerah akan menjadi temuan, misalnya oleh pihak Inspektorat.
     
    Sejalan dengan adanya rencana tersebut, pihak Pemprov. Jabar sudah mengantisipasi, diantaranya dilakukan melalui pembuatan rencana program tindak lanjut berikut rencana penganggaran. Teknis rencana tersebut, sudah dibuat oleh Biro Keuangan.
     
    Selama ini, alokasi anggaran BBM dialokasikan untuk menunjang penggunaan kendaraan operasional, untuk yang dikelola oleh pihak Bagian Rumah Tangga Setda Jabar, tercatat sebanyak 120 unit kendaraan. Dari jumlah tersebut, 70% umur kendaraan dibawah tahun 2000. Sementara itu, sisanya 30% umur kendaraan di atas tahun 2000.
     
    Adapun biaya yang dikeluarkan untuk kendaraan operasional tersebut, rata-rata per bulan berkisar antara Rp.70. juta sampai Rp.100 juta. Setiap bulan, penggunaan dana tidak sama karena disesuaikan dewngan frekuensi penggunaan kendaraan operasional, yang berkorelasi dengan banyaknya kegiatan pemerintahan yang mempergunakan kendaraan operasional.
     
    Penggunaan dana untuk fasilitasi BBM kendaraan operasional, per tahun bisa mencapai kurang lebih Rp. 1 miliar. Jika kurang, ujar Iip dapat diajukan penambahan anggaran dalam perubahan anggaran serta jika lebih kelebihan dana dikembalikan ke kas daerah. (Nur)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus