Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kinerja Pemkab Garut Baik, tapi Perlu Diperbaiki

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/setda-garut.jpg

     

    Tata kelola Pemerintah Kabupaten Garut bagaikan seorang perempuan cantik yang memerlukan polesan lebih. Melihat hasil pemeriksaan dan pengawasan kinerja yang dilaksanakan BPK, tata kelola pemerintahan kabupaten garut mendapatkan penilaian wajar dengan pengecualian (WDP), predikat tersebut bila dibandingkan dengan perolehan sebelumnya sudah masuk katagori bagus, tapi masih memerlukan banyak perbaikan.
     
    Demikian disampaikan kepala bidang Pengawasan Akuntabilitas pemerintah daerah BPKP propinsi Jawa Barat Drs.wawan saepul Anwar pada pembukaan  Evaluasi Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Garut tahun 2011,Rabu (23/5) di Hotel Dano Dariza. Kegiatan tersebut di buka oleh Sekretaris daerah Kabupaten Garut H.Iman Alirahman,SH,M.Si.
     
    Menurut wawan,Walaupun hasil tersebut sudah merupakan hasil yang bagus, tetapi masih terdapat kekurangan yang mesti terus mendapatkan perbaikan. Hal tersebut bila diibaratkan bagaikan penampilan seorang perempuan, perempuan tersebut sudah cantik serta baik, tapi dalam berdandam masih perlu sentuhan desainer.
     Wajar dengan pengecualian tersebut yang di ibaratkan  cantik tapi perlu perbaikan. kekurangan sehingga masih terdapat kata “dengan pengecualian” dalam penilaian tersebut terdapat  pada sisi masih lemahnya  laporan keuangan dan pengelolaan asset. Untuk meraih wajar tanpa pengecualian (WTP), sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya melakukan perubahan. Walapun sebetulnya WTP bukan satu-satunya tujuan,ungkap Wawan
     
    Yang paling utama untuk perbaikan tersebut adalah  tertibnya administrasi, uang seratus rupiah pun pertanggung jawabann nya harus jelas, apalagi pemerintah Kabupaten Garut atas komitmennnya  membangun kinerja lebih baik, di masukan Pemerintah Pusat pada daerah zona wilayah bebas korupsi, hal tersebut tentunya  harus menjadi motivasi tersendiri untuk melakukan perbaikan.
     
     Menurut Sekda H.Iman Alirahman, saat membuka acara mengungkapkan, upaya penyempurnaan tata kelola dalam agenda utama reformasi pemertintah daerah menjadi semakin penting untuk di laksanakan. Untuk itu  evaluasi tehadap implementasi system akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut merupakan satu kewajiban.
     
    Terbangunya system akuntabilitas kinerja  pemerintah daerah pada seluruh instansi, harus merupakan Implementasi dari system manajemen pemerintah daerah  yang memilki focus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil.
     
    System yang diterapkan harus menjadi sebuah system terbuka, agar dapat menyesuaikan dengan factor lingkungan yang berkembang. System harus merupakan alat evaluasi diri bagi setiap kemajuan atau bahkan kekurangan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga tindakan korektif pun dapat segera dilakukan.
    Lanjut Sekda, fungsi evaluasi menjadi sesuatu yang sangat penting, karena evaluasi secara cermat dapat mengedintivikasi masalah serta menyusun  kemajuan atau bahkan kekurangan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga tindakan korektif pun dapat segera dilakukan.
     
    Lanjut Sekda, fungsi evaluasi menjadi sesuatu yang sangat penting, karena evaluasi secara cermat dapat mengedintivikasi masalah serta menyusun angka kebijakan dan langkah strategis dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
     
    Oleh sebab itu, hasil evaluasi harus menjadi bahan pelajaran yang tidak boleh diabaikan. kelemahan dan kekurangan yang masih ada harus menjadi bahan bagi perbaikan.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus