Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Heryawan : Alhamdulillah Kita Mendapat WTP

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/halal-bihalal2011-29.jpg

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011.

     
    Sebelumnya pada bulan Februari sampai dengan Mei Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2011, yang didahului dengan pemeriksaan pendahuluan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci. Menurut Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat BPK, Slamet Kurniawan pemeriksaan atas LKPD TA 2011 tersebut ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang    mendasarkan    pada  kesesuaian    dengan    Standar    Akuntansi Pemerintahan.
     
    “Alhamdulillah, ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP diberikan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semoga ini menjadi pertanda bagi proses pembangunan Jawa Barat lebih baik lagi ke depan. Mudah-mudahan untuk LKPD tahun 2012 nanti kita dapat lagi, kan tinggal mempertahankan," kata Heryawan, usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2011 oleh BPK RI di ruang sidang DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No.22, Bandung, Senin (28/5) siang. Heryawan menilai wajar jika baru kali ini Jabar mendapat opini WTP BPK. Sebab, penilaian BPK sendiri baru ada setelah reformasi tepatnya sejak 2006. Lewat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara, laporan  keuangan harus dibuat dengan sistem akuntansi negara.
     
    Lebih lanjut Heryawan menyatakan raihan opini WTP didapat setelah melakukan sejumlah perbaikan terhadap beberapa catatan yang dinilai kurang. "Setelah diperbaiki hingga ada perubahan signifikan pada 2011, akhirnya alhamdulillah kita mendapat opini paling tinggi yakni WTP," katanya. Meski demikian BPK masih menemukan beberapa catatan yang harus diperbaiki. Di antaranya mengenai aset tanah yang diakui Cianjur tetapi tercatat juga sebagai aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal itu,  Heryawan berjanji akan segera menuntaskannya segera dengan melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Karena meski tercapai opini WTP memang selalu ada catatan yang harus diperbaiki. Menurutnya, itu wajar, apalagi WTP manapun selalu ada catatan yang harus diselesaikan.
     
    Saat ini, segera dalam waktu yang tidak begitu lama, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Heryawan siap melaksanakan komitmen untuk menyelesaikan sejumlah catatan yang harus diperbaiki. Sesuai permintaan BPK, catatan harus diperbaiki maksimal dalam waktu 60 hari. "Tadi dikatakan 60 hari sudah ada penyelesaian. Alhamdulillah sebelum 60 hari kita sudah ada komitmen untuk langkah penyelesaian," katanya. BPK sendiri menurut Slamet menyatakan atas catatan tersebut, tidak ada permasalahan yang terkait secara material terhadap LKPD yang dapat menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan opini. “BPK berharap agar Pemerintah Provinsi dapat mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap harus mewujudkan siklus input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik,” ujarnya.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus