Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Presiden SBY Gulirkan Kebijakan Penghematan BBM

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/7954.jpg

    JAKARTA – Presiden SBY telah mengeluarkan kebijakannya mengenai upaya penghematan energi di Indonesia. Disampaikan Selasa (29/5) kemarin malam di Jakarta.

    Beberapa alasan dikeluarkannya kebijakan Gerakan Penghematan Nasional adalah saat ini perekonomian dunia sedang menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Pada satu sisi perekonomian global melemah, sementara pada sisi yang lain, akibat dari kondisi politik dan keamanan di Timur Tengah, harga bahan bakar cenderung meningkat. Situasi ekonomi dunia seperti ini dapat menghambat upaya kita, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
     
    Disamping tantangan dari situasi global yang jelas berdampak pada perekonomian kita, Indonesia juga menghadapi permasalahan di dalam negeri, antara lain:
     
    Pertama, anggaran untuk subsidi BBM dan listrik jumlahnya sangat besar, dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, subsidi BBM dan listrik telah mencapai Rp 140 trilyun. Dan pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi Rp 256 trilyun. Meningkatnya subsidi ini dikarenakan oleh tingginya harga minyak dunia, serta meningkatnya penggunaan BBM dan listrik, baik oleh masyarakat, angkutan atau transportasi, maupun untuk kalangan industri. Besarnya subsidi BBM dan listrik, mengakibatkan berkurangnya kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan laut, dan bandar udara. 
     
    Kedua, besarnya anggaran subsidi BBM dan listrik juga berpotensi meningkat- nya defisit anggaran negara, karena penerimaan negara lebih kecil dari belanja negara. Defisit anggaran ini, tentu harus kita tutupi, dan salah satu cara menutupinya biasanya dengan mencari pinjaman atau utang baru. Cara seperti ini tentu bukan pilihan kita. Kita tidak ingin utang kita terus meningkat, dan akhirnya membebani anak-cucu kita. Justru sebaliknya, yang kita inginkan dan lakukan adalah menurunkan rasio utang yang kita tanggung, dari waktu ke waktu. 
     
    Untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi bersama, kita harus mengambil kebijakan yang tepat, langkah yang jelas dan terarah, serta sesuai dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam kaitan ini, saya menggariskan dua agenda penting, yang harus kita lakukan:
     
    Pertama, mencegah naiknya defisit anggaran, dengan cara meningkatkan pendapatan negara, dan melakukan optimalisasi, termasuk penghematan anggaran belanja negara; dan kedua, mengurangi subsidi BBM dan listrik, melalui gerakan penghematan secara nasional. 
     
    Berkaitan dengan gerakan nasional penghematan BBM dan Listrik, baik yang berlaku untuk tahun ini, maupun tahun-tahun mendatang, pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan lima kebijakan dan tindakan, yaitu : 
     
    Pertama, pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU. "Pengendalian ini kita lakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sudah ada. Nantinya, setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik data kepemilikan ;
     
    Kedua,  pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga untuk kendaraan BUMN dan BUMD. "Langkah ini kita lakukan dengan cara pemberian stiker khusus, bagi kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi tersebut ;
     
    Ketiga, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. "Pelarangan ini kita lakukan dengan menerapkan sistem stiker pula, pengawasannya dilakukan oleh BPH Migas, secara terpadu bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah ;
     
    Keempat, keempat adalah konversi dari penggunaan BBM ke BBG untuk kebutuhan transportasi. "Program konversi atau pengalihan penggunaan BBM ke BBG ini harus menjadi program utama nasional, sebagai upaya kita mengurangi ketergantungan pada BBM, dan kemudian beralih ke gas, terutama di sektor transportasi," Presiden menegaskan.
     
    Kelima, menginstruksikan penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Begitu juga dengan penerangan jalan-jalan. Langkah penghematan ini mulai diberlakukan pada Juni 2012. (Sumber : www.presidenri.go.id)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus