Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Lex Laksamana Kukuhkan LKBH DP Korpri

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/IMG_1025-fotoutama.jpg

    BANDUNG-Lex Laksamana selaku Ketua Pengurus DP Korpri Provinsi Jawa Barat mengukuhkan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Prov. Jabar, Kamis (21/6) bertempat di Aula Barat Gedung Sate Bandung. Hadir menyaksikan pengukuhan tersebut, Gubernur Ahmad Heryawan, Wagub Dede Yusuf dan para pimpinan OPD Provinsi Jawa Barat.

    Para pengurus yang dilantik untuk Periode 2012-2017, yaitu : Ketua, DR. Rudi Gandakusumah, SH, MH; Sekertaris, Sekertaris pada DPP Korpri Prov. Jabar dengan anggota, Sub Bagian Hukum dan Sosial dan Kepala Bagian Usaha dan Sosial ; Bidang-Bidang : Bidang Mitigasi, Ketua, Deni Wahyudin, SH, MH, anggota : Tatang Firmansyah, SH, MH, Firman Alamsyah, SH, MH, Yusuf Supriatna, SH, MH, dan Fahmi Alamsyah, SH, MH ; Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Non Legitasi, Ketua, H. Ateng Kusnandar, SH, MM, Anggota : Dede Soleh, SH, MH ; Firman Nugraha, SH, MH ; Robi Budiman, SH, MH. Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum, Ketua, DR.Hj. Isya Nuriah Bagindawati, SH, MH ; Anggota : Dewi Martiningsih, SH, MH ; Aris Eka Suprapti, SH, MH ; Adrian Padmadisastra, SH dan  Mismis Umikulsum, SpDi.
     
    Ketua Dewan Pengurus Korpri Lex Laksmana dalam sambutan pengukuhan menegaskan, bahwa  momentum pelantikan ini kiranya dapat menjadi pijakan awal untuk mulai berkiprah dan bersinergi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi LKBH Korpri. 
     
    Visinya adalah terwujudnya PNS Pemprov. Jabar yang taat hukum dan disiplin dalam rangka membangun pemerintahan yang baik. Adapun Misinya, untuk memberikan bantuan dan perlindungan, serta pengayoman hukum dengan mengedapankan  upaya preventif dalam implementasi menegakkan hukum serta meningkatkan peran serta pegawai dilingkungan Pemprov. Jabar dalam penegakkan perundang-undangan yang berlaku. 
     
    LKBH memiliki kedudukan peran strategis dan sangat diperlukan sebagai satu-satunya wadah di lingkungan PNS yang dapat memberikan jasa bantuan hukum bagi anggota Korpri tanpa dipungut biaya, jelas Lex Laksamana.
     
    Mengingat kedudukannya tersebut, lanjutnya, maka keberadaaan LKBH Korpri Jabar tentunya harus memperhatikan ketentuan yang berlaku terutama mengenai landasan hukum keberadaan LKBH Korpri khususnya yang terkait dengan wewenang, format kelembagaan, struktur organisasi dan pembiayaaannya. 
     
    Hal ini saya penting kemukakan sebagai satu upaya antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin terjadi dikemudian hari, papar Lex Laksamana. 
     
    Selain itu, LKBH mampu memberikan edukasi  para PNS untuk memahami peraturan perundangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sebagai abdi negara dan masyarakat dapat menjalankan dengan baik dan terhindar dari permasalahan hukum, demikian pinta Lex Laksamana.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus