Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Inflasi Jabar Terdongkrak Pembatasan Impor Hortikultura

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Ferry_Sofwan_Arif2.jpg

    Bandung - Peraturan pembatasan impor hortikultura diprediksi akan berdampak besar kepada inflasi Jawa Barat. Peraturan tersebut mengalami penundaan selama tiga bulan. Dewan Pengarah Forum Komunikasi Pengendali Inflasi Daerah (FKPID) Jawa Barat Lucky Fathul Azis Hadibrata mengatakan pembatasan impor holtikutura akan menimbulkan kenaikan harga sehingga inflasi Jabar bakal terdongkrak antara 1% hingga 3%.

    "Pembatasan impor hortikultura tersebut akan menimbulkan inflasi 1% hingga 3%," ujar Lucky usai Rapat Koordinasi Tingkat Tinggi di Ruang Sanggabuana Gedung Sate.

    Menurutnya, peraturan baru tersebut bisa membuat kenaikan harga pada kelompok makanan. Sebab, hortikultura impor hanya melewati Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) dan Pelabuhan Makasar serta Bandara Soekarno Hatta (Jakarta).

    Dia menjelaskan terjadi lonjakan biaya kirim karena pelaku perlu mengeluarkan ongkos pergudangan dan ongkos transportasi. Biaya-biaya tersebut akan dibebankan kepada harga hortikultura impor.

    Lebih lanjut dia menuturkan pelabuhan tanjung perak akan menjadi gerbang utama pasokan hortikultura impor bagi Jawa Barat. Melihat jaraknya yang cukup jauh, maka kesegaran sayur dan buah dipastikan akan berkurang.

    "Selain masalah inflasi kami juga khawatir penundaan peraturan ini akan menimbulkan aksi penimbunan. Khawatir gejala tersebut, kami akan melakukan pemantauan dan menyiapkan langkah antisipasi dampak pembatasan impor hortikultura," katanya.

    Pihaknya berharap pemerintah pusat dapat mencari solusi agar mempersiapkan infrastrukur penunjang terkait pergudangan dan sarana transportasi. Permintaan tersebut berdasarkan kondisi carut marut jasa pelabuhan yang kerap membuat truk-truk pengangkut mandek sehingga mengganggu distribusi makanan.

    Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) sekaligus Ketua FKPID Jabar Ferry Sofwan menyatakan pembatasan impor hortikultura tersebut membuka peluang bagi pelaku lokal. Kondisi tersebut perlu dimanafaatkan dengan cara meningkatkan produksi hortikultura lokal.

    "Peraturan tersebut kan demi membantu pelaku hortikultura lokal jadi momen ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin," katanya. tejo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus