Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    FPKS Siap All Out Dukung Pengesahan RUU Keperawatan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/mustafa_kamal.jpg

    JAKARTA – Rancangan Undang-undang Keperawatan sudah masuk dalam prolegnas di DPR sebanyak empat kali dan sudah masuk tiga kali dalam masa sidang di Komisi IX DPR. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sejak awal sudah berperan aktif dalam melakukan inisiasi usulan, melakukan penjaringan aspirasi dan utamanya mendesak dan terus mengawal RUU Keperawatan ini sebagai prioritas UU yang harus segera disahkan tahun ini.

    “RUU Keperawatan ini sudah masuk lama di DPR, tapi barang itu tidak juga di sentuh-sentuh. Perlu ada dukungan politik dari Organisasi parpol dan Pemerintah untuk mengesahkan RUU ini,” ujar ketua FPKS Mustafa Kamal dalam siaran pers yang diterima jabarprov.go.id (27/6)

    Kamal lebih lanjut memaparkan, FPKS terus mendukung 100% disahkannya UU Keperawatan ini sebagai upaya perlindungan publik, perlindungan bagi perawat itu sendiri dan penataan sistem Keperawatan nasional. Dukungan atas terbitnya UU tentang Keperawatan juga mendapat dukungan dari beberapa kalangan di DPR RI.

    Anggota Panja RUU Keperawatan, Zuber memaparkan saat ini masukan terkait konten sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang masih mengendap di Panja RUU Komisi IX DPR,” lanjutnya. Beberapa isu yang masih mengganjal antara lain soal bentukan konsil, kolegium, dan organisasi profesi yang ditunjuk sebagai karakteristik sebuah UU profesi.

    RUU Keperawatan ini sudah sangat maju dibahas DPR di tahun 2009, kalau Pemerintah tidak mau membahas RUU ini setelah selesai di Baleg DPR, kita di Komisi IX juga tidak akan mau membahas RUU Tenaga Kesehatan sebagai UU usulan dari Pemerintah.

    Dukungan juga diperoleh dari anggota Panja lain yaitu, Herlini Amran. Herlini, memberikan tanggapan  untuk memprioritaskan UU Tentang Perawat sebelum 2013 adalah dalam rangka membantu program pemerintah dalam menyongsong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di 2014. “Terlaksananya sistem jaminan sosial yang paripurna sangat bergantung pada kesiapan SDM kesehatan, dan perawat merupakan jumlah tenaga kesehatan terbesar di negeri ini, jadi regulasi perawat adalah syarat mutlak. (Nur)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus