Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    DPRD Jabar Rekomendasikan P2APBD Tahun 2011

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/_DSC9457-1.gif

    BANDUNG-DPRD Jabar,  atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jabar Tahun 2011, memberikan rekomendasi. Rekomendasi tersebut masing-masing dibacakan Anggota Ban-Gar Yod Mintaraga dan Doni A Munir.

    Adapun hal-hal yang menjadi rekomendasi sebagaimana dibacakan dalam sidang paripurna (19/7), antara lain : Pertama, dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, Pemda diharapkan segera melakukan kajian lebih mendalam terhadap potensi pendapatan daerah. Kedua, untuk optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak/sumber daya alam Pemprov. Jabar agar konsisten melaksanakan rekonsiliasi secara intensif berkaitan dengan data potensi serta meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat.

    Ketiga, untuk mengantisipasi adanya fluktuasi penerimaan pajak daerah, Pemprov. Jabar diharapkan untuk semakin mengoptimalkan peran BUMD menjadi salah satu andalan penerimaan pendapatan daerah. Keempat, Pemprov. Jabar diminta mengkaji ulang terhadap penempatan deposito di lembaga keuangan yang lebih kompetitif, profitibel dan pruden. Kelima, Pemprov. Jabar diminta bisa meningkatkan data serap anggaran dengan upaya-upaya perencanaan yang sistematis dan terukur.

    Keenam, Pemprov. Jabar terus melakukan penataan dan penyelamatan khususnya terhadap aset tidak bergerak baik tanah maupun bangunan melalui inventarisasi, sertifikasi dan penguasaan fisik dengan membentuk institusi khusus sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Ketujuh, Pemprov. Jabar diminta segera melakukan pembenahan dan penanganan/penatausahaan berkaitan dengan masalah piutang yang ada di lingkungan OPD melalui perbaikan sistem informasi data keuangan dan pembukuan dengan mengacu kepada Permendagri  Nomor 13 Tahun 2006 serta melakukan pemutihan terhadap piutang yang lebih kadaluarsa sesuai Peraturan Perundangan.

    Kedelapan, keberhasilan meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI merupakan hal yang harus dipertahankan dengan menjaga konsistensi pelaksanaan mekanisme pelaporan keuangan daerah.

    Ban-Gar, dalam bagian laporannya juga mengungkapkan,  dibidang pendapatan yang telah melampaui target sebesar 119,28%, hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas dalam upaya-upaya intensifikasi pendapatan daerah. Harapannya, Pemprov. Jabar terus melakukan upaya penggalian potensi secara akurat.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus