Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bank bjb Kurang Pro Rakyat, Perlu Lembaga Keuangan Lebih Pro Rakyat

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/DSC_1919.jpg

    BANDUNG-Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanagara dalam keterangannya kepada jabarprov.go.id (5/9) mengatakan rencana DPRD Jabar untuk membentuk Lembaga Keuangan yang pro rakyat yang rencananya akan diimplementasikan dalam bentuk usulan Raperda inisiatif berpeluang untuk terealisasi.  

    Sejak digulirkannya rencana tersebut hingga saat ini, tercatat sudah ada 20 orang anggota DPRD jabar yang resmi menyatakan persetujuannya. Dengan demikian, syarat minimal pengajuan Raperda inisiatif sudah terpenuhi.
     
    Lembaga keuangan yang nanti dibentuk berupa bank BUMD sejenis BPD. Harapan dengan dibentuknya lembaga tersebut ialah dapat melahirkan bank yang lebih pro rakyat yang dapat memfasilitasi kebutuhan para petani, nelayan dan KUKM dalam mendapatkan fasilitas bantuan kredit.
     
    Diakui, salah satu BUMD milik Pemprov. Jabar yaitu bank bjb sudah memberikan fasilitas kredit khususnya untuk pelaku KUKM. Namun, dilihat dari perkembangannya kini dengan memperhatikan visi dan misi bank bjb lebih mengarah pada bank nasional, jelas Irfan..
     
    Jika nanti lembaga tersebut, sudah terbentuk, ujar Irfan,  kepemilikan saham akan didominasi oleh Pemda Jabar, dengan komposisi antara 70% sampai 100%.
     
    Sementara itu, atas rencana pembentukkan lembaga keuangan pro rakyat dibenarkan Ketua Fraksi Gerindra Jabar, Syahrir dalam keterangannya kepada wartawan. Menurutnya, dari 8 anggota di Fraksi Gerindra sebagian besar sudah menandatangani persetujuan atas rencana tersebut.
     
    Menurut Irfan, sangat realistis, jika dibentuk lembaga keuangan pro rakyat, sejenis BPD dengan setidaknya ada  empat alasan. Pertama, lembaga keuangan yang ada yaitu bank bjb penyerapan kredit ke UKM belum optimal, hal tersebut terlihat dari rendahnya Loan To Deposit Ratio yang mencapai 70%. Pencapaian tersebut, turun dari tahun-tahun sebelumnya karena tahun lalu realisasi bisa tembus 80%.
     
    Kedua, kredit yang ada di bank bjb hingga saat ini didominasi oleh kredit konsumtif yang notabene kredit dengan sasaran kalangan PNS. Dengan dominannya kredit konsumtif di bank bjb komposisi antara kredit konsumtif dan produktif masih berkisar antara 70% : 30%.
     
    Ketiga, suku bunga kredit PNS masih tinggi dibandingkan dengan bank-bank lain yaitu 11% flat. Sementara di bank lain ada yang 7% flat, padahal kondisi saat ini suku bunga bank sudah turun.
     
    Keempat, serapan kredit program seperti KUR plafon di bank bjb terbesar dibandingkan BPD lain, sementara dalam realisasi penyalurannya di BPD lain lebih banyak jumlah penyalurannya. Demikian juga untuk kredit yang didanai melalui APBD yaitu KCR realisasinya baru Rp.30 miliar dari plafon Rp.165 miliar.
     
    Dengan minimnya penyaluran kredit program, dipandang perlu ada bank baru milik pemerintah daerah yang pro pengusaha kecil, petani, dan nelayan. Alasan tersebut, ujar Syahrir merupakan salah satu dari hasil jaring aspirasi ke sejumlah daerah di Jabar yang dijaring dalam kegiatan DPRD saba lembur. (Nur)
     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus