Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Ketua KIP: Semakin Transparan, Menekan Korupsi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Rahman.jpg

     

    Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdul Rahman Ma’mun menyatakan kian tinggi transparansi informasi suatu badan publik, termasuk pemerintah daerah di dalamnya, maka semakin rendah tindak korupsi di lembaga atau daerah tersebut. Terkait dengan penilaian terbaik dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, sudah tentu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai berhasil dalam upayanya menekan angka penyelewengan. Hal itu akibat dari semakin transparannya informasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam penilaian KIP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat penilaian terbaik sebagai badan publik dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Di urutan berikut dalam peringkat tiga besar yakni DKI Jakarta dan Sumatera Utara.
     
    "Kajian khusus yang menelisik hubungan langsung tingkat transparansi informasi dengan tindak kurupsi di satu daerah atau badan publik, memang belum dilakukan. Namun yang pasti transparansi informasi memungkinkan penyelewengan berkurang," ujar Rahman. Lebih lanjut Ketua KIP menambahkan, kajian yang pernah dilaksanakan berupa telaah kaitan keterbukaan informasi publik oleh pemerintah daerah dengan tingkat kinerja birokrasi. Pemerintah daerah yang transparansi informasinya tinggi, ternyata perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat investasinya juga semakin baik.  "Transparansi informasi pemerintah daerah menunjang tingkat PAD dan investasi yang masuk di daerah bersangkutan. Ini terbukti di Kabupaten Lebak," tukasnya
     
    Menurut Rahman, dengan keterbukaan informasi, semakin mendorong pejabat publik untuk berhati-hati menjalankan kebijakannya. Para pejabat akan cenderung menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Hal itu tentu berdampak pada penilaian publik terhadap birokrasi yang semakin baik dan membuat para investor senang melakukan investasi. Apalagi pemerintah daerah yang transparan mengundang masyarakat luas turut melakukan pengawasan, di samping institusi berwenang. “Birokrasi yang bersih dan sistem yang transparan akan mendorong tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif,” tuturnya.
     
    Pemberian penghargaan keterbukaan informasi dilaksanakan bertepatan peringatan Hak Untuk Tahu Internasional, 28 September, setiap tahun. Penghargaan yang dikeluarkan KIP pada 2012 adalah tahun kedua. Sertifikat penghargaan diserahkan Wakil Presiden Boediono kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Istana Wakil Presiden,Jakarta, Jumat (28/9). Pemerintah Provinsi Jabar menyabet Penghargaan Terbaik Pertama untuk kategori Keterbukaan “Informasi yang wajib diumumkan berkala”. Raihan tersebut, jelas Heryawan meningkat dari tahun sebelumnya menduduki posisi kedua terbaik. “Prestasi ini berkat kerja keras semua pihak dan dipersembahkan bagi masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus