Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Heryawan : Pengusaha Untung, Pekerja pun Harus Sejahtera

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Buruh-Aksi-Damai.jpg

     

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menemui massa buruh yang sedang melakukan aksi damai di Depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro 22 Kota Bandung, Rabu (3/10) siang. Sorak-sorai dan tepuk tangan mewarnai kehadiran Gubernur ke tengah-tengah massa. Kehadiran orang nomor satu di Jawa Barat itu sontak mengejutkan ribuan buruh yang memang sedang mendengarkan orasi dari para pimpinan masing-masing organisasi pekerja. Dengan mengenakan kemeja putih khasnya, Heryawan memberikan salam dan langsung menaiki truk yang dijadikan panggung orasi aksi damai buruh tersebut. Gubernur pun, tidak canggung menyampaikan sejumlah pesan dan juga membacakan surat “moratorium” yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota se Jawa Barat.
     
    Di atas truk dan didampingi para pimpinan pekerja, Heryawan langsung membuka dialog. Para buruh, yang jumlahnya ribuan itu Nampak antusias menyimak apa saja yang disampaikan Gubernur. Apalagi apa yang disampaikan Gubernur menyangkut nasib dan aspirasi yang mereka perjuangkan. Di hadapan ribuan buruh, Heryawan berjanji memperjuangkan aspirasi tersebut. Salah satu bukti janjinya diwujudkan  dengan surat “moratorium yang akan disampaikan kepada para Bupati/Walikota se Jawa Barat. “Melalui surat ini perihal moratoritum tenaga kontrak, PKWT dan outsourcing. Nantinya surat yang berisi moratorium ini, segera disampaikan ke Bupati dan  Walikota se-Jabar," tegas Heryawan disambut meriah para buruh.
     
    Dalam surat bernomor : 560/64/Bangsos, dengan sifat surat : Segera, tertanggal 3 Oktober 2012, perihal : Moratorium PKWT, Kontrak dan Outsourcing, ditujukan kepada para Bupati/Walikota se Jawa Barat. Surat itu ditembuskan kepada; Menko Kesra, Menakertrans, Kadisnakertrans Provinsi Jabar, Kadisnakertrans se Jawa Barat, DPD Apindo Jabar dan DPD serikat pekerja se Jabar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan sejumlah hal, intinya yakni: Moratorium sistem kerja outsourcing , PKWT dan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja dan mengefektifkan pengawasan dengan mendirikan posko outsourcing di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Barat.
     
    Lebih lanjut Heryawan menyatakan, dirinya  meminta kepada pihak terkait untuk melakukan penertiban tenaga kontrak, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan outsourcing. Karena ada beberapa hal yang perlu dilakukan, seperti perbaikan dan pembenahan. "Melakukan moratorium terhadap penggunaan sistem kerja kontrak, PKWT dan outsourcing di masing-masing Kabupaten dan Kota," tuturnya. Selain itu, dalam surat ini juga, saya mengimbau agar di masing-masing Kabupaten dan Kota disediakan posko pengaduan outsourcing . Pos pengaduan tersebut nantinya juga melibatkan unsur buruh. Lewat posko itu, buruh bisa langsung  mengadukan perusahaan yang masih menggunakan sistem kerja outsourcing.
     
    Selain itu, Heryawan juga berjanji akan membuat hubungan industrial yang harmonis antara buruh dan pengusaha. Untuk itu perlu dibangun hubungan yang sinergis serta didasarkan pada sebuah kepentingan bersama. Dan sebagai Pemerintah, Gubernur akan mendorong terwujudnya harmonisasi diantara pengusaha dengan buruh. Sebab keduanya merupakan elemen yang saling membutuhkan. "Kita ingin buruh dan pengusaha sama-sama diuntungkan. Pengusaha harus untung, dan buruh juga harus sejahtera," tandasnya. Usai Heryawan menyampaikan orasinya, massa buruh langsung membubarkan diri. Aksi demonstrasi pun berakhir dengan damai. Sebelum bubar, para buruh menyempatkan doa bersama sebagai rasa syukur.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus