Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemprov. Jabar, Siap Terapkan WBS

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/DSC_4176-1.jpg

    BANDUNG-Sekda Lex Laksamana menyambut baik adanya penerapan Whistleblowing System (WBS) di Jawa Barat sebagai upaya mewujudkan Inpres No. 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pernyataan ini merupakan respon positif dari Pemprov. Jabar atas tawaran pihak LKPP dimana Jawa Barat menjadi pilot project penerapan WBS.

    Hal demikian dikemukakan Sekda Lex laksamana, Rabu (10/10) dalam sambutannya pada acara Diseminasi WBS  Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Jawa Barat, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Prov. Jabar.

    Lebih lanjut menurut Sekda Lex Laksamana, bahwa penerapan Whistleblowing System tersebut bukan untuk menghukum. Tetapi lebih kepada upaya pencegahan dari kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

    "Dengan penerapan WBS akan meningkatkan pengawasan internal dalam pengadaan barang/jasa dan dengan demikian akan tercipta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ujar Lex Laksamana.

    Lex Laksamana menjelaskan, bahwa pihak Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Hal demikian terlihat dari telah dirintisnya berbagai kebijakan dan program sebagai bagian dari reformasi birokrasi. "Kebijakan dan program yang telah dilaksanakan adalah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui LPSE, System Informasi Pelaporan Keuangan daerah (SIPKD), System Informasi pengelolaan Barang Daerah (ATISISBADA), Samsat Online, SIMPEG, System pelayanan Terpadu, Sistem layanan melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO di beberapa OPD, dan penerapan Paperless Office", tutur Lex Laksamana.

    Kemudian untuk sumber daya manusianya, pihak Pemprov. Jabar telah mengeluarkan  kebijakan insentif berbasis kinerja, pensiun dini, dibentuk Unit Pengelola Gratifikasi, jabatan fungsional dan rasionalisasi untuk esselon terendah di beberapa OPD (Bappeda, Inspektorat, dan Bapusipda.).

    "Atas upaya-upaya tersebut, akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian  dari BPK, demikian Lex Laksamana.  
     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus