Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemprov. Jabar Dukung KPK Berantas Korupsi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/IMG_10811.jpg

    BANDUNG- Dalam seminar sehari tentang " Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelola APBD" yang berlangsung di Gedung Serbaguna Balaikota Bandung, Rabu (7/11) kemarin, Koordinator KPK Nurul Ichsan Huda mengungkapkan adanya 56 laporan yang masuk ke KPK tentang adanya gratifikasi kepada PNS Pemprov. Jabar.

    Menanggapi pemberitaan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang  terus dilancarkan oleh KPK, hal tersebut selaras  dengan upaya dan komitmen Pemprov Jabar untuk membangun birokrasi yang  bersih dan amanah, demikian disampaikan Karo Humas Protum, Ruddy Gandakusumah dalam releasenya yang diterima redaksi jabarprov.go.id, Kamis (8/11).

    Keselarasan tersebut  telah dimulai sejak keputusan Bersama antara KPK dg Prov jabar No. 007/KPK-PEMPROV/IV/2006 ttg Pelaksanaan Keputusan Bersama di Bidang Pendaftaran LHKPN, Gratifikasi, dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi.  Dan kesepakatan Bersama antara Menpan, KPK dg Pemprov Jabar, Ketua DPRD Prov, Bupati/Walikota sejabar dan Ketua DPRD Kab/Kot sejabar No SKB/12/M.PAN/12/2008 dan No 119/79/Org/2008 ttgProgram Kerja Dlm Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan yg baik sbg upaya pencegahan korupsi di jabar (yg pd ahirny melahirkan Program Island of Integrity), Serta pencanangan wilayah bebas Korupsi  Zona Integriitas) yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, 4-5 Oktober lalu, di Bandung.

    Karena itu, terkait  adanya 56 laporan dari masyarakat  mengenai gratifikasi kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihak Pemprov akan segera menindak lanjuti.  Terlepas dari apakah laporan itu benar atau tidak, sedikitnya akan ada klarifikasi, jelas Ruddy.

    Namun tentunya semua itu dilakukan dengan mengikuti aturan dan mekanisme sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sejauh ada
    kejelasan dan kebenaran tentang laporan tersebut yang disertai data-data dan bukti pendukung, di Organisasi Perangkat Daerah mana di
    lingkungan Pemprov Jabar  dan kapan perbuatan gratifikasi tersebut dilakukan, demikian Ruddy Gandakusumah.
     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus