Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    APBD Tahun 2013 Sebesar Rp 13.154.203.322.337,20 Disetujui DPRD

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/IMG_4772-fb1.jpg

    BANDUNG-RAPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 yang besarannya Rp 13, 154 Trilyun setelah menjalani pembahasan kurang lebih selama satu bulan, akhirnya disetujui menjadi  APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013.

    Persetujuan ditandatangani oleh Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanagara dan Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan dalam sidang paripurna (13/10).

    Sebelum RAPBD Tahun 2013 disetujui dan ditandatangani menjadi APBD, pihak Ban-Gar melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pembahasan RAPBD. Hasil pembahasan dibacakan masing-masing anggota Ban-Gar, Yod Mintaraga dan Sukmana. Hal-hal yang dilaporkan dalam pembahasan meliputi bidang pendapatan, bidang belanja dan pembiayaan.

    Pendapatan dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 12.064.252.735.807,20. Adapun rincian pos pendapatan meliputi : Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 9.882.025.240.600,20, dana perimbangan Rp.2.166.936.046.444,- serta lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.15.291.448.763,00.

    Selanjutnya bidang belanja sebesar Rp.13.029.303.322.337,20. Rinciannya,  belanja tidak langsung sebesar Rp.9.578.352.585.652,20 serta belanja langsung  Rp.3.450.950.736.685,00. Dari uraian tentang pendapatan dan belanja terjadi defisit sebesar Rp.965.050.586.530,00.

    Untuk pembiayaan, terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.1.089.950.586.530.00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.124.900.000.000,-. Selanjutnya untuk pembiayaan netto sebesar Rp.965.050.586.530,00 yang digunakan untuk menutupi defisit.  Dengan demikian, volume  APBD Provinsi Jabar tahun 2013 sebesar Rp.13.154.203.322.337,20.

    Berkaitan dengan indikator-indikator tersebut, pada prinsifnya delapan Fraksi di DPRD Jabar sepakat untuk menyetujui RAPBD Provinsi Jabar Tahun 2013 menjadi Peraturan Daerah.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus