Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    DPR Minta Kemendikbud Awasi Pemenuhan Hak Siswa Akan Pendidikan Agama

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/DPR_Minta_Kemendikbud_Awasi_Pemenuhan_Hak_Siswa_Akan_Pendidikan_Agama.jpg

     

    Jakarta –  Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran dalam siaran pers yang diterima jabarprov.go.id (24/1) pihak DPR RI memberikan apresiasi terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak pendidikan agama di enam sekolah Katolik, yaitu SMAK Diponegoro STM Katolik, TK Santa Maria, SD Katolik Santa Maria serta SD Katolik dan SMP Yos Sudarso. Semua sekolah tesebut yang berlokasi di Blitar menolak untuk memberikan pelajaran agama Islam bagi siswa-siswinya yang beragama Islam.
     
    Diprediksi kasus-kasus serupa masih mungkin terjadi di daerah lain. Dengan adanya kejadian tersebut,   Kemendikbud diminta serius menjalankan pengawasan terhadap implementasi amanah Undang-Undang Sisdiknas tersebut di semua sekolah secara nasional.  Pemerintah diharapkan harus segera mengantisipasi kasus-kasus pelanggaran UU Sisdiknas lainnya seperti yang terjadi di 6 sekolah di Blitar untuk memberikan pendidikan agama yang sesuai dengan agama para peserta didiknya. Jelas itu perbuatan melanggar konstitusi dan melawan hukum.
     
    Pendidikan agama itu adalah hak mendasar bagi siswa. “Apalagi ini diamanahkan oleh pasal 12 UU Sisdiknas, pasal 4 PP No 55/2007 tentang Pendidikan Agama, dan diperkuat lagi oleh Permen Agama No 16/2010. Terjadinya kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan Kemendikbud dan pemangku kepentingan terkait. Paling tidak amanah undang-undang ini ternyata tidak tersosialisasikan dengan baik, sehingga masih ada satuan pendidikan yang melanggar. “Sebaiknya Pemerintah segera merespon kelemahan ini dengan memperkuat sistem pengawasan implementasi hak pendidikan agama di semua sekolah secara nasional,”
     
    Munculnya kasus tersebut juga semakin meragukan kemampuan Kemendikbud menyukseskan program-programnya hingga satuan-satuan pendidikan di seluruh daerah. Harapannya dengan  kasus tersebut dapat menjadi catatan penting bagi Kemendikbud. “Apalagi melihat rencana struktur kurikulum yang baru, jam belajar mapel agama akan ditambah, kemudian metode pengajarannya disesuaikan. Pemerintah menginginkan  tematik integratif dan student centered active learning.  
     
    Untuk mewujudkan hal tesebut, ujar Herlini dibutuhkan persiapan matang pada setiap standar pendidikan, hingga kesiapan guru dan fasilitas sekolah-sekolah yang terjauh di Timur Indonesia. Jangan sampai terjadi pembangkangan melembaga bila kurikulum baru dipaksakan tahun ini.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus